Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Terima 1.000 Surat Buat Jokowi, Apa Saja?

Reporter:
Editor:

Dwi Arjanto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah pegawai nonaktif KPK bersama pegiat anti korupsi menunjukkan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Sejumlah pegawai nonaktif KPK bersama pegiat anti korupsi menunjukkan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. ANTARA/M Risyal Hidayat

    JAKARTA -Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi menerima lebih dari 1.000 surat dari masyarakat yang nantinya akan dikirimkan kepada Presiden Jokowi.

    Surat itu berisi pesan meminta Jokowi turun tangan mengenai permasalahan Tes Wawasan Kebangsaan di KPK.

    “Kami telah menerima 1.093 surat untuk Presiden dari segala lapisan masyarakat di seluruh Indonesia,” kata juru bicara kantor darurat, Febri Diansyah lewat keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.

    Kantor darurat dibikin oleh masyarakat sipil sebagai ekspresi kekecewaan terhadap kinerja KPK dan pemecatan 57 pegawai yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Kantor yang berlokasi di depan Gedung KPK lama itu, dibuka sejak 15 September 2021.

    Febri mengatakan dalam dua pekan kantor telah menerima 911 surat secara online dan 166 surat yang disampaikan langsung.

    Febri mengatakan pesan untuk Presiden umumnya meminta agar pemecatan pegawai KPK dibatalkan.

    Dia mengatakan selain itu, banyak pula masyarakat yang mencurahkan keluh kesahnya selama pandemi Covid-19 kepada Jokowi.

    “Kami hidup di masa pandemi sudah sangat sulit, Pak, masa maling yang malah didukung dengan pelemahan KPK,” kata mantan Jubir KPK ini mengutip salah satu surat.

    Dia mengatakan surat berasal dari seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, Bandung, Karawang, Tenggarong Bengukulu dan Jambi. Latar belakang para pengirim surat pun beragam, yakni buruh, pelajar, mahasiswa, peneliti, mantan Komisioner KPK, guru besar, dosen, pegawai bank, pengemudi ojek online, pengamen ondel-ondel, pengamanan gedung, hingga pedagang minuman keliling.

    Febri mengatakan surat akan dikirim ke Istana Negara oleh perwakilan buruh, mahasiswa dan korban korupsi bansos pada Rabu, 29 September 2021. Dia mengatakan masyarakat masih bisa menitipkan surat ke kantor darurat setelah itu.

    Febri mengatakan kantor darurat pemberantasan korupsi sudah muncul di kota Bandung dan wilayah Jawa Tengah.

    Dia mengatakan kantor ini bukanlah KPK tandingan. Kantor ini, kata dia, adalah simbol semangat gerakan antikorupsi dari masyarakat walaupun KPK terus menerus dilemahkan. Salah satu wujudnya menampung surat untuk Presiden Jokowi.

    Baca : Jokowi Disebut Setuju Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Ditarik ke Polri


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.