Pegawai KPK Sebut Tawaran Kapolri Buktikan TWK Tidak Beres

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Pegawai nonaktif KPK memasukkan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia setelah pemecatan 57 pegawai KPK. ANTARA/M Risyal Hidayat

    Pegawai nonaktif KPK memasukkan surat untuk presiden saat mengikuti aksi anti korupsi di Jakarta, Selasa, 21 September 2021. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia setelah pemecatan 57 pegawai KPK. ANTARA/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) belum mengambil sikap soal tawaran Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit untuk menjadi aparatur sipil negara di Polri. Salah satu pegawai, Ronald Paul Sinyal, mengatakan mereka masih membahas tawaran tersebut.

    “Banyak pertanyaan dan hal yang harus diklarifikasi terkait rencana kebijakan ini. Nanti akan kami sampaikan setelah ada kejelasan sikap kami,” kata Ronald lewat keterangan tertulis, Selasa, 28 September 2021.

    Meski belum punya keputusan, Ronald mengatakan, tawaran dari Kapolri itu menunjukkan bahwa TWK memang penuh kejanggalan. Maka itu, kata dia, Kapolri mau memberikan tawaran kepada pegawai untuk menjadi ASN di kepolisian.

    “Kebijakan ini menunjukkan sekaligus mengklarifikasi bahwa ada ketidakberesan dalam tes TWK kemarin. Karena kami pun akan direkrut ASN. Artinya kami sebenarnya lulus,” ujar penyidik KPK ini.

    Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit membenarkan ingin merekrut 56 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. “Saya telah berkirim surat ke bapak presiden (Jokowi), memohon terhadap 56 orang yang melaksanakan tes TWK untuk bisa kami tarik, kami rekrut menjadi ASN Polri," ujar dia melalui konferensi pers daring pada Selasa, 28 September 2021.

    Sigit mengatakan permintaan agar 56 pegawai KPK tak lolos TWK itu guna memenuhi kebutuhan kepolisian, khususnya di Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Polri. Presiden Jokowi, kata Sigit, pun setuju.

    "Kami mendapat surat jawaban melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno) yang pada prinsipnya beliau setuju 56 pegawai bisa menjadi ASN Polri," kata Kapolri Listyo Sigit.

    Polri, kata Sigit, bakal segera berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. "Proses sedang berlangsung, mekanisme seperti apa sekarang sedang didiskusikan," ucap Sigit ihwal pegawai KPK yang tak lolos TWK akan ditarik ke Polri.

    Baca juga: Kapolri Ungkap Alasan Tarik 56 Pegawai KPK Tak Lolos TWK ke Kepolisian

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.