INFO NASIONAL-Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara selama ini hanya disyukuri sebagai menara gading. Sangat disayangkan bila gagasan itu tak dimaknai untuk menyentuh kepentingan bangsa ini termasuk kehidupan sosial dan ekonomi rakyat.
Hal itu dinyatakan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X di hadapan Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Wakil Kepala BPIP Hariyono, sivitas akademika UGM dan para cendekiawan yang berdiskusi dalam Curah Gagasan "Studi dan Praktik Ekonomi Berparadigma Pancasila" digelar oleh BPIP di Yogyakarta, Senin, 27 September 2021.
Sri Sultan mengatakan konsep ekonomi berdikari yang digagas oleh Soekarno jelas memihak kepentingan rakyat ini. "Lahirnya Pancasila, tiada satu pun filosofi yang terwujud menjadi nilai-nilai aktual jika tanpa perjuangan. Sebab pesan Bung Karno, sonder perjuangan itu, tidaklah ia akan menjadi realita. Sebagai penghormatan dan tanggungjawab bangsa, marilah bersama-sama kita larikan tongkat estafet Bung Karno yang terbayang dari sana seakan memberikan aba-aba kibaran bendera start ekonomi berdikari," ujarnya.
Saat membuka Curah Gagasan Ekonomi Pancasila yang disiarkan daring lewat Youtube BPIP RI dan kanal media sosial sosial lainnya, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan di saat kemerdekaan negeri ini, bangsa kita tak memiliki persiapan memadai di tengah revolusi industri di dunia.
Namun dengan dukungan semua pihak dari pemerintah hingga rakyat, Indonesia mampu melewati persoalan ekonominya dengan memaknai ideologi Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. "Ini yang harus kita maknai dan lakukan, menjadi beban berat yang ditanggung kita semua," katanya.
Baca Juga:
Pada sesi awal diskusi hari pertama Curah Gagasan Ekonomi Pancasila, Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM Ahmad Zabadi menyatakan koperasi harus membentuk mata rantai korporatisasi pangan. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat daya saing agar petani dan nelayan dapat menikmati nilai tambah dari hasil bisnis dari komoditas yang dikembangkan.
"Petani saat ini harus memotong mata rantai ketergantungan dengan tengkulak dan melakukan konsolidasi dengan koperasi. Koperasi berperan sebagai offtaker yang langsung membeli produk petani agar dapat memotong mata rantai bahkan ketergatungan pada tengkulak,”ujarnya.
Koperasi menjadi mitra sekaligus jalan untuk market dan mata rantai pemasok hasil panen petani. Sekarang ini sedang dilakukan piloting terhadap petani pisang di Tanggamus, Lampung. Lahan seluas 400 hektar milik masyarakat dikonsolidasi melalui petani dan Koperasi Tani Hijau Makmur membeli hasil pisang para anggotanya itu. Lalu, koperasi pun bermitra dengan PT Great Giant Pineapple. Setelah melakukan ekspor pertamanya ke Eropa pada Februari 2020, maka 30 September 2021 mendatang akan dilakukan pelepasan ekspor kedua ke Singapura. "Dengan proses ini, diharapkan petani dapat menikmati proses bisnis juga nilai tambah dari setiap hasil panen dan pengolahannya, sekaligus juga memperoleh profit lewat SHU koperasi untuk anggotanya," kata Zabadi.
Untuk implementasi IT di koperasi, pada 19 November 2020 telah dilakukan ekosistem digital yang menghadirkan enam provider yang mengikutsertakan 400 koperasi bergabung di dalamnya. Menurut Zabadi, koperasi dapat saling berbagi, berkerjasama, tukar pengalaman juga bersama-sama mencari solusi. Termasuk dengan berkerjasama dengan aplikasi digital dari pertanian, perikanan dan berbagai usaha rakyat lainnya agar dapat bertransformasi lewat ekosistem digital.
Pasal 33 UUD 1945 adalah amanah founding father yang menempatkan koperasi sokoguru perekonomian nasional. "Selain sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial, koperasi juga menjadi entitas bisnis karena berbadan hukum sehingga dapat dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Koperasi harus dikelola oleh SDM yang berkompeten dan adaptatif terhadap perubahan. Terus bertransformasi sehingga mampu membaca strategi pasar dan melayani anggota," ujar Zubadi. (*)
