Pemerintah Ingin Pemilu 2024 pada 15 Mei, PDI Perjuangan Condong ke Februari

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) saat berdialog dengan warga yang rumahnya akan tergusur di kawasan RT 07 dan RT 09 RW 02 Kelurahan Mangga Besar, Jakarta, 22 Agustus 2016. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan pembongkaran paksa bangunan yang masih mengalami sengketa di kawasan Mangga Besar. TEMPO/Subekti

    Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo (kanan) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi (dua kanan) saat berdialog dengan warga yang rumahnya akan tergusur di kawasan RT 07 dan RT 09 RW 02 Kelurahan Mangga Besar, Jakarta, 22 Agustus 2016. Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan pembongkaran paksa bangunan yang masih mengalami sengketa di kawasan Mangga Besar. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta-Fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat cenderung mendukung usulan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilu 2024 digelar pada bulan Februari. Namun, PDI Perjuangan masih menghitung tanggal yang tepat untuk pemungutan suara kontestasi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu.

    "Kalau kami sebenarnya lebih dekat dengan usulan KPU setelah kami hitung-hitung, meskipun untuk sampai pada tanggal yang benar-benar fixed kami masih mendalami," kata Ketua Kelompok Fraksi PDIP Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 28 September 2021.

    KPU sebelumnya mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 21 Februari 2024. Sedangkan pemerintah mengusulkan tanggal 15 Mei untuk pencoblosan Pemilu 2024. Menurut Arif PDI Perjuangan belum sampai pada usulan tanggal yang pasti lantaran masih mendalami tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang rinci dan rigid. Dia mencontohkan, beberapa yang dikaji misalnya pemutakhiran data pemilih, masa kampanye, dan hal teknis lainnya.

    "Kalau kampanyenya dikurangi sekian minggu atau sekian bulan, masih kompatibel atau tidak? Masih memberikan ruang pemajuan representasi dan demokrasi kita atau tidak? Itu meskipun technical tetapi juga menentukan proses meningkatkan kualitas demokrasi kita," ujar Arif.

    Arif juga menyatakan bahwa partainya keberatan dengan usulan pemerintah agar Pemilu 2024 digelar 15 Mei. Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah mengkaji ulang usulan tersebut. Alasan pertama, Arif membeberkan, jadwal 15 Mei 2024 akan melewati Ramadan dan Idul Fitri pada tahun tersebut. Semestinya, kata dia, tak ada kegiatan politik apa pun di bulan Ramadan.

    Ia menilai tidaklah etis dan berpotensi muncul masalah jika bulan suci umat Islam itu diisi dengan kegiatan kampanye politik menuju pemungutan suara. "Saya kira harus bijak mempertimbangkan dengan matang dan baik bahwa pada masa Ramadan itu seharusnya tidak perlu kampanye politik oleh partai, termasuk tim kampanye capres dan cawapres," ujarnya.

    Selain itu, Arif berpendapat biaya kampanye di masa Ramadan dan Idul Fitri berpotensi menjadi lebih mahal. Padahal, pemerintah ingin pemilihan legislatif dan presiden menjadi lebih sederhana dan murah. Arif pun mengingatkan postulat bahwa pemilu yang mahal akan berimbas pada tumbuh kembangnya oligarki dan korupsi. "Padahal itu penyakit politik yang harus kita hindari. Maka rekayasa sistem yang sederhana dan murah itu menjadi penting dan perlu," kata dia.

    Alasan berikutnya adalah penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi. Jika pencoblosan digelar 15 Mei, kata Arif, waktu yang ada sempit dan pendek menuju pencalonan kepala daerah. Padahal, salah satu syarat pencalonan kepala daerah adalah perolehan kursi DPRD oleh partai. "Belum lagi kalau capres-cawapresnya yang kompetisi harus masuk putaran kedua. Kerumitan dan masalah yang ditimbulkan akan sangat banyak," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPC PDI Perjuangan ini.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca Juga: PDIP Keberatan Pemilu 2024 Pada 15 Mei, Minta Pemerintah Kaji Lagi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.