Politikus PKB Pertanyakan Rasionalitas Pemerintah soal Tanggal Pemilu 2024

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi pemilu. REUTERS

    Ilustrasi pemilu. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemerintahan atau Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Luqman Hakim mempertanyakan keputusan pemerintah mengusulkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 15 Mei. Politikus Fraksi Kebangkitan Bangsa ini mempertanyakan anggapan pemerintah bahwa jadwal tersebut paling rasional.

    Luqman menyoroti sejumlah tahapan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden serta pemilihan kepala daerah yang bakal berimpitan. Belum lagi, kata dia, perlu waktu untuk sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi hingga penetapan hasil pemilu.

    "Paling rasional? Kalau coblosan 15 Mei, kapan hasil pemilu ditetapkan? Kapan pendaftaran sengketa hasil pemilu? Berapa lama MK memutus sengketa hasil pemilu?" kata Luqman ketika dihubungi, Senin malam, 27 September 2021.

    Luqman juga mempertanyakan tahapan pemilihan kepala daerah, terutama pengajuan berkas persyaratan dukungan bakal calon independen kepala daerah ke Komisi Pemilihan Umum provinsi atau kabupaten/kota; kesempatan partai politik dan masyarakat menyeleksi bakal calon; serta pendaftaran bakal calon oleh partai politik ke KPU.

    "Saya belum tahu detail skenario versi pemerintah bagaimana merumuskan masalah-masalah krusial di atas?" ujarnya.

    Luqman mengatakan, secara rasional, pendaftaran calon kepala daerah/wakil kepala daerah ke KPU sudah harus dilakukan bulan Agustus 2024. Sebab, pencoblosan Pilkada 2024 mesti digelar pada bulan November sesuai yang diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

    Ia mempertanyakan perhitungan pemerintah ihwal rentang waktu yang ada, yakni dari 15 Mei hingga Agustus, untuk menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

    "Ayo belajar dari pengalaman! Coblosan Pemilu 2019 dilakukan 17 April 2019, KPU menetapkan rekapitulasi 21 Mei 2019. Butuh satu bulan lebih empat hari," ucapnya.

    Luqman mengatakan penyelesaian sengketa hasil Pemilu 2019 oleh MK pun memerlukan waktu sekitar 3 bulan setelah rekapitulasi hasil. Ia mengingatkan, alur dan tahapan Pemilu 2024 akan persis sama dengan sebelumnya, mengingat tak adanya perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

    "Kalau coblosan Pemilu 15 Mei 2024, penyelesaian sengketa pemilu oleh MK akan final pada pertengahan Agustus 2024. Jika ini yang terjadi, bersiaplah menyaksikan kekacauan tahapan Pilkada 2024," kata Luqman.

    Pemerintah sebelumnya mengusulkan agar Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei. Hal tersebut disepakati dalam rapat internal Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama jajarannya pada Senin, 27 September 2021.

    "Pilihan pemerintah adalah tanggal 15 Mei. Tanggal 15 Mei adalah tanggal yang paling dianggap rasional untuk diajukan kepada KPU dan DPR sebelum tanggal 7 Oktober," kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md, dalam keterangannya.

    Mahfud mengatakan, dalam rapat pemerintah mensimulasikan empat tanggal pemilihan pemungutan suara pemilihan presiden dan pemilihan legislatif 2024. Ada empat opsi yang dibahas, yakni 24 April, 15 Mei, 8 Mei, atau 6 Mei.

    Simulasi dilakukan dengan berbagai kegiatan pemilu. Ia mencontohkan misalnya dengan memperpendek masa kampanye, efisien waktu dan biaya. Mahfud Md berujar, urusan jarak antara pemungutan suara dan pelantikan presiden juga disimulasikan agar tak terlalu lama.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.