TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah harus menyediakan opsi lain selain aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang ingin mengakses ruang publik. "Jadi menyediakan opsi lain di luar aplikasi PeduliLindungi penting dilakukan pemerintah untuk menjamin hak warga negara," ujar Puan, Senin, 27 September 2021.
Dia menyambut baik rencana pemerintah untuk tidak menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses ke tempat atau transportasi publik. Ia menilai cara lain untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan Covid-19 penting segera disiapkan.
"Setiap warga negara yang punya telepon pintar canggih atau kurang canggih atau bahkan yang tidak punya smartphone sekalipun harus memiliki hak sama untuk mengakses ruang dan transportasi publik," kata politikus PDIP ini.
Ia menekankan, apa pun opsi yang disediakan, pemerintah harus bisa menjamin perlindungan data pribadi warga. Sebab, menurut dia, saat ini hampir semua kegiatan pasti menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data utama.
"Apa pun nanti sistem atau alat baru yang akan digunakan, pemerintah harus pastikan alat yang memuat data pribadi warga negara tersebut antibocor," tutur Puan.
Secara khusus, ia menyoroti jika ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta. "Kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya agar data pribadi warga bisa terlindungi dengan baik dan tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Puan Maharani.
Baca juga: Puan Maharani Pantau Vaksinasi dan Blusukan di Tambora
![Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]](https://statik.tempo.co/data/2024/03/01/id_1283960/1283960_720.jpg)
