Puan Maharani Minta Pemerintah Siapkan Alternatif Selain PeduliLindungi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DPR RI, Puan Maharani tiba di Lapangan Jagung, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, 25 September 2021. Kunjungan tersebut untuk meninjau Vaksinasi Tanah Sereal Bangkit Menuju Zona Hijau untuk 1.000 warga. TEMPO/Daniel Christian D.E

    Ketua DPR RI, Puan Maharani tiba di Lapangan Jagung, Kelurahan Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat, Sabtu, 25 September 2021. Kunjungan tersebut untuk meninjau Vaksinasi Tanah Sereal Bangkit Menuju Zona Hijau untuk 1.000 warga. TEMPO/Daniel Christian D.E

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemerintah harus menyediakan opsi lain selain aplikasi PeduliLindungi bagi warga yang ingin mengakses ruang publik. "Jadi menyediakan opsi lain di luar aplikasi PeduliLindungi penting dilakukan pemerintah untuk menjamin hak warga negara," ujar Puan, Senin, 27 September 2021.

    Dia menyambut baik rencana pemerintah untuk tidak menjadikan aplikasi PeduliLindungi sebagai satu-satunya akses ke tempat atau transportasi publik. Ia menilai cara lain untuk menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil pemeriksaan Covid-19 penting segera disiapkan.  

    "Setiap warga negara yang punya telepon pintar canggih atau kurang canggih atau bahkan yang tidak punya smartphone sekalipun harus memiliki hak sama untuk mengakses ruang dan transportasi publik," kata politikus PDIP ini.

    Ia menekankan, apa pun opsi yang disediakan, pemerintah harus bisa menjamin perlindungan data pribadi warga. Sebab, menurut dia, saat ini hampir semua kegiatan pasti menggunakan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai data utama.

    "Apa pun nanti sistem atau alat baru yang akan digunakan, pemerintah harus pastikan alat yang memuat data pribadi warga negara tersebut antibocor," tutur Puan. 

    Secara khusus, ia menyoroti jika ada kerja sama antara pemerintah dengan swasta. "Kerja sama dengan swasta dalam bentuk integrasi sistem ini harus jelas betul aturan mainnya agar data pribadi warga bisa terlindungi dengan baik dan tidak jatuh kepada pihak yang tidak bertanggung jawab," kata Puan Maharani

    Baca juga: Puan Maharani Pantau Vaksinasi dan Blusukan di Tambora


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.