INFO NASIONAL - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, menegaskan, umat Islam memberi kontribusi yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia. Bahkan peran itu dilakukan oleh para ulama dan umat Islam, di berbagai wilayah diseluruh Indonesia.
Di Madura, dikenal ada seorang ulama besar Syaikhona Kholil al-Bangkalani.KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan, masing-masing sebagai pendiri Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah pernah mengenyam ilmu dari Syaikhona Muhammad Kholil yang dikenal juga sebagai Syaikhona Kholil al-Bangkalani.
"Syaikhona Kholil al-Bangkalani sangat layak dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional. Saya selaku Wakil Ketua MPR ikut mendukung usaha tersebut, meski beliau sendiri tidak pernah mengharap. Tetapi kita sebagai penerus, tentu merasa senang jika orang yang kita hormati mendapat penghargaan yang layak. Apalagi, baik KH. Hasyim Asy'ari maupun KH. Ahmad Dahlan, sebagai santrinya sudah mendapat anugerah Pahlawan Nasional," kata Hidayat Nur Wahid menambahkan.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara virtual, saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, di hadapan Warga Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Acara tersebut merupakan kerjasama antara MPR dengan Yayasan Dakau Lamak, Sabtu (25 September). Anggota MPR Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu menjadi pembicara pendamping.
Ikut hadir pada acara tersebut Ketua Yayasan Dakau Lamak Dr. Mohammad Hidayaturrahman, Ketua dan Sekretaris DPW PKS Jatim Irwan Setiawan dan Ahmadi, serta Ketua dan Sekretaris DPD PKS Sumenep Rimbun Hidayat, dan Manansyah.
Peninggalan sejarah dari jejak langkah Syaikhona Kholil, menurut Hidayat patut ditiru dan menjadi inspirasi bagi masyarakat Sumenep. Terlebih ketika bangsa Indonesia memperingati pengkhianatan PKI, pada bulan September ini.
"Jasa ulama bagi bangsanya sangat besar. Tetapi keselamatan mereka selalu terancam. Pada September 1948, saat pecah peristiwa Madiun, para ulama, santri dan pondok pesantren menjadi korban kekejaman PKI. t," kata Hidayat.
"Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika adalah hasil kesepakatan seluruh bangsa. Termasuk kesepakatan para ulama dengan kelompok nasionalis sehingga ada titik tengah yang bisa diterima kedua pihak. Karena itu, seluruh kesepakatan tersebut, harus dijaga dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari," ujar HNWi.
Sementara itu Ahmad Syaikhu mengatakan, sosialisasi tidak hanya diberikan kepada masyarakat umum. Tetapi juga anggota DPR, TNI, Polri dan pejabat di lingkungan eksekutif. Itu artinya seluruh bangsa Indonesia berhak mengikuti sosialisasi MPR.(*)
