Sengkarut Rekrutmen PPPK, Bukti Minimnya Perhatian Pemerintah ke Guru Honorer

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di rumahnya di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, Rabu, 25 November 2020. Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp.1,8 juta akan diberikan kepada guru honorer di sekolah swasta maupun sekolah negeri secara bertahap hingga akhir November 2020. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    Guru memberikan bimbingan belajar kepada siswa PAUD Pelangi di rumahnya di Kampung Kanaga, Lebak, Banten, Rabu, 25 November 2020. Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp.1,8 juta akan diberikan kepada guru honorer di sekolah swasta maupun sekolah negeri secara bertahap hingga akhir November 2020. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas

    TEMPO.CO, Jakarta - Seleksi Kompetensi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK guru dinilai tidak berkeadilan dan sarat dengan masalah. Keberpihakan pemerintah terhadap guru honorer pun dipertanyakan.

    Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut, seleksi PPPK guru 2021 justru menyulitkan para guru dan tidak berpihak pada guru honorer yang telah lama mengabdi. Sebagai contoh, kata dia, pemerintah menyamaratakan nilai afirmasi seluruh guru honorer. Padahal, ujar dia, besaran nilai afirmasi semestinya disesuaikan dengan lama pengabdian guru.

    "Masak menyamakan guru-guru honorer yang sudah mengabdi belasan hingga puluhan tahun dengan guru yang baru mengabdi di bawah lima atau sepuluh  tahun. Ini bagi kami tidak berkeadilan," ujar Satriwan saat dihubungi Tempo, Sabtu, 25 September 2021.

    Nilai afirmasi adalah nilai tambahan yang diberikan kepada peserta seleksi PPPK guru dengan usia di atas 35 tahun. Besaran nilai afirmasi adalah 15 persen. Menurut Satriwan, tambahan 15 persen semestinya diberikan pada guru dengan masa pengabdian paling singkat yaitu 3-5 tahun.

    Sementara untuk masa bakti 6-10 tahun diberikan afirmasi 20 persen, 11-15 tahun afirmasi 25 persen, dan 16-20 tahun diberikan afirmasi 30 persen.
    Dan selanjutnya besaran nilai afirmasi terus berjenjang sesuai dengan lama mengajar guru.

    Selain masalah nilai tambahan, P2G juga mencatat sejumlah masalah lain dalam proses rekrutmen PPPK guru. Di antaranya, kurang optimalnya informasi yang diberikan Panselnas secara online, lalu banyak masalah di lapangan terjadi seperti: jadwal yang mundur dan terus berganti, tempat lokasi tes tidak muncul, dan kepastian soal afirmasi.

    "Semua masalah teknis ini terjadi sampai H-1 sebelum mulainya pelaksanaan tes. Bayangkan, bagaimana mereka enggak makin stres. Ini laporan dari P2G Kab. Bogor, Karawang, Sidoarjo, Blitar, Aceh Timur, Bima (NTB), dan Ende (NTT)," ujar Satriwan.

    Masalah lainnya, ujar dia, ada juga persoalan guru honorer yang sudah berhenti mengajar, tapi namanya muncul sebagai calon peserta Seleksi PPPK. Kemudian, soal yang diujikan dalam seleksi PPPK guru 2021 juga dinilai terlalu sulit dan jauh berbeda dengan kisi-kisi soal yang diberikan oleh Kemendikbud. Ditambah lagi, ujar Satriwan, rentang nilai atau passing grade yang ditetapkan terlalu tinggi.

    Padahal, ujar dia, mayoritas peserta ujian merupakan guru dan tenaga honorer K2 yang sudah lansia dan mengabdi selama berpuluh tahun, sehingga bakal kesulitan mengikuti seleksi PPPK di samping mesti mengejar nilai passing grade yang tinggi.

    "Untuk itu, kami mengusulkan penurunan passing grade. Misalnya, untuk Guru Kelas SD semula 326 menjadi 250. Atau alternatif lain berupa afirmasi tambahan berdasarkan lama mengabdi. Jadi, tidak bisa dipukul rata semua seperti kebijakan sebelumnya," ujar Satriwan.

    Keluhan dari perhimpunan guru ini sebelumnya juga disuarakan Ketua Komisi X DPR RI Saiful Huda dalam rapat kerja Komisi Pendidikan dengan
    Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim, Kamis, 23 September 2021. Saiful lantas meminta Nadiem menunda pengumuman hasil tes sembari mempertimbangkan berbagai keluhan tersebut.

    "Guru honorer kita yang mencapai setengah juta ini menunggu perbaikan dan revisi hasil seleksi pertama PPPK guru. Kami minta dipertimbangkan pengumuman hasil seleksi tahap I PPPK ini untuk ditunda, tidak diumumkan pada tanggal 24 September yang akan datang," kata Saiful, Kamis lalu.

    Setelah mendengar berbagai masukan, Kemendikbudristek akhirnya memutuskan menunda pengumuman hasil seleksi PPPK guru.

    "Sehubungan dengan masih berlangsungnya proses pengolahan nilai Seleksi Kompetensi 1 Guru PPPK, bersama ini kami sampaikan bahwa pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 1 Guru PPPK yang semula dijadwalkan tanggal 24 September 2021 ditunda sampai pengumuman lebih lanjut," kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sekaligus Ketua Panitia Seleksi PPPK JF Guru, Iwan Syahril lewat keterangan tertulis, kemarin.

    Rekrutmen Guru PPPK ini dilakukan dalam tiga tahap. Adapun tahap pertama digelar pada September 2021. Lalu tahap dua dan tiga dilaksanakan pada Oktober dan Desember 2021.

    Mendikbudristek Nadiem Makarim berjanji bakal mengkaji ulang skema pemberian nilai afirmasi dalam proses seleksi PPPK Guru 2021. "Kami mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat yang memperjuangkan nilai afirmasi tambahan. Jadi itu bakal kami coba," kata Nadiem. "Walaupun itu bukan sepenuhnya keputusan Kemendikbudristek, akan kami perjuangkan, itu janji saya," tuturnya.

    Baca juga: PGRI Minta Revisi Aturan Penerimaan PPPK Guru


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.