Firli Beberkan Kronologi Pemberian Suap Azis Syamsuddin ke Robin Pattuju

Ketua KPK, Firli Bahuri, menunjukkan Wakil ketua DPR, Aziz Syamsuddin, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca dilakukan penangkapan paksa oleh tim penyidik, di gedung KPK, Jakarta, Sabtu dinihari, 25 September 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru Aziz Syamsuddin dalam pengembangan perkara kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait persetujuan pinjaman daerah pada APBD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri membeberkan kronologi perkara suap Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Firli mengatakan komunikasi Azis dan bekas penyidik KPK itu bermula pada Agustus 2020.

Azis, kata Firli, menghubungi Robin untuk mengurus kasus dugaan korupsi DAK Kabupaten Lampung Tengah yang tengah ditangani KPK. Kasus itu menyeret nama Azis dan Aliza Gunado, kolega Azis di Partai Golkar.

"AZ (Azis menghubungi SRP (Robin) dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkan AZ dan AG dan sedang dilakukan penyelidikannya oleh KPK," kata Firli dalam konferensi pers, Sabtu dini hari, 25 September 2021.

Firli mengatakan, Robin Pattuju lantas menghubungi pengacara Maskur Husain untuk ikut mengurus dan mengawal kasus tersebut. Maskur lantas meminta Azis dan Aliza agar masing-masing dari mereka menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar.

"SRP juga menyampaikan langsung kepada AZ terkait permintaan sejumlah uang dimaksud dan kemudian disetujui oleh AZ," ucapnya.

Selanjutnya, Maskur diduga meminta uang muka sebesar Rp 300 juta dari Azis. Robin lantas memberitahukan nomor rekening Maskur kepada Azis. Sebagai komitmen dan tanda jadi, kata Firli, Azis lantas mentransfer uang sebesar Rp 200 juta dari rekening pribadinya ke rekening Maskur secara bertahap.

Masih di periode yang sama, Robin kemudian datang menemui Azis di rumah dinasnya di kawasan Jakarta Selatan untuk kembali menerima uang. Menurut Firli, Azis memberikan uang secara bertahap yakni USD 100.000, SGD 17.600, dan SGD 140.500.

Mata uang asing itu kemudian ditukar oleh Robin menjadi mata uang Rupiah di tempat penukaran uang (money changer) dengan menggunakan identitas lain.

"Sebagaimana komitmen awal pemberian uang dari AZ kepada SRP dan MH sebesar Rp 4 miliar, yang telah direalisasikan baru sejumlah Rp 3,1 miliar," ucap Firli.

KPK mengumumkan Azis sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. KPK menangkap Azis dari rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada Jumat malam, 24 September 2021. Saat ini, legislator dari daerah pemilihan Lampung II itu ditahan selama 20 hari, terhitung mulai 24 September hingga 13 Oktober 2021, di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Jakarta Selatan.

Baca juga: KPK Resmi Umumkan Azis Syamsuddin Tersangka Suap Robin Pattuju

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

9 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Melorot, Peneliti Sebut Komitmen Pemerintah Lemah

Melorotnya angka Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dinilai sebagai cerminan lemahnya komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

10 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, TII Singgung Lemahnya Penegakan Hukum

TII menilai lemahnya penegakan hukum menjadi salah satu penyebab menurunnya indeks persepsi korupsi Indonesia.


KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

11 jam lalu

KPK Dalami Peran Lukas Enembe Dalam Penentuan Pemenang Tender Proyek di Papua

KPK memeriksa dua saksi untuk mendalami peran Lukas Enembe dalam penentuan pemenang tender proyek di Papua.


Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

14 jam lalu

Sengkarut Masalah Jakpro: Dugaan Persengkokolan Tender Revitalisasi TIM, Penggelembungan Bayar Pajak Tanah

PT Jakpro tengah diselimuti persoalan, mulai dari dugaan persengkokolan tender revitalisasi TIM hingga penggelembungan bayar pajak tanah.


Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

15 jam lalu

Terkini Metro: Dalih Jakpro Soal Rusun Peninggalan Anies Baswedan, Update Pengusutan Kasus Mahasiswa UI

Berita terkini kanal Metro Tempo.co membahas soal kampung susun peninggalan Anies Baswedan hingga update pengusutan kasus mahasiswa UI.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

16 jam lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

18 jam lalu

Jakpro Terseret Kasus Dugaan Korupsi Bayar Pajak Tanah, Politikus Gerindra: Lucu, BPHTB Aja Bermasalah

PT Jakarta Propertindo atau Jakpro tengah terseret kasus dugaan korupsi pembayaran pajak tanah. Anggota DPRD DKI dari Fraksi Gerindra merespons.


DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

19 jam lalu

DPRD DKI Khawatirkan Sistem Jalan Berbayar Jadi Lahan Korupsi

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengkhawatirkan sistem jalan berbayar atau ERP bakal jadi lahan korupsi baru bagi para oknum.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok di 2022, KPK Ungkap Susahnya Pencegahan

Kata KPK, kalau nilai indeks persepsi korupsi 34 ini adalah buah dari kita yang merasa nyaman dengan kondisi sekarang tanpa terobosan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 Melorot 4 Poin, TII: Drastis Sejak Reformasi

Transparency International Indonesia menyebut penurunan Indeks Persepsi Korupsi pada 2022 merupakan jumlah paling drastis sejak era reformasi.