Mahfud Md Klaim Kasus Pungutan Liar Sudah Sangat Berkurang

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    Menko Polhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 12 Desember 2019. Menko Polhukam menjamin keamanan dan situasi yang kondusif jelang Natal dan Tahun Baru 2020. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengklaim kasus pungutan liar sudah sangat berkurang sejak dibentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Satgas Saber Pungli.

    "Sekarang alhamdulillah sudah sangat berkurang pungli-pungli itu. Kalau saya ditanya kenapa, karena ada ada Saber Pungli yang selalu memata-matai, menyelidiki siapa menerima apa," kata Mahfud seusai pencanangan Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Kabupaten/Kota Bebas Pungli di Gedhong Pracimasana, Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Jumat, 24 September 2021.

    Menurutnya sejak awal dibentuk, Satgas Saber Pungli telah menangkap tangan pelaku lebih dari 43.000 kali yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke polisi. Kasus pungutan liar yang ditangani Saber Pungli, ujar Mahfud, terjadi di berbagai sektor pelayanan publik, seperti pengurusan SIM, persyaratan pengajuan kredit di bank, hingga pengurusan pajak bumi dan bangunan. "Misalnya sudah bayar PBB dibilang ada uang administrasi lagi, itu dulu banyak sekali dan itu dikejar," kata dia.

    Selain peran Saber Pungli, ia melanjutkan, pelayanan publik yang kini telah menggunakan sistem berbasis elektronik juga berkontribusi menekan kasus pungli. "Saudara mau ambil SIM pakai elektronik. Bahkan sekarang di kota-kota tertentu Polri sudah menyediakan mobil di suatu tempat, siapa yang SIM-nya mati diperpanjang di situ. Mengurus KTP juga tidak usah ke kelurahan, sekarang Anda tinggal memakai nomor KTP sudah bisa keluar tinggal pencet," ujar dia.

    Meski belum merata, dia menyebutkan secara bertahap sistem pelayanan publik berbasis elektronik telah diresmikan di berbagai daerah seperti di Surabaya dan DKI Jakarta. "Semua sekarang sudah dicoba begitu sehingga debirokratisasi seperti yang dikatakan presiden dalam rangka Nawacita itu diliputi dengan E-government dengan digital administrasi," kata dia.

    Kendati berbagai cara telah ditempuh, ia mengakui hingga kini tetap ada oknum yang mencoba mencari celah agar pungli tetap berjalan. Karena itu, dia berkata, "Laporkan nanti pasti akan diselidiki kala masih ada yang nakal-nakal dengan cara itu," ucap Mahfud Md.

    Baca Juga: Satgas Saber Pungli Rilis 7 Kementerian Paling Bermasalah


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.