Kasus Masjid Sriwijaya, Kejagung Fasilitasi Kejati Sumsel Periksa Alex Noerdin

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Alex Noerdin usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas oleh PDPDE Sumatera Selatan. Tempo/Andita Rahma

    Alex Noerdin usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembelian gas oleh PDPDE Sumatera Selatan. Tempo/Andita Rahma

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung memfasilitasi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyidik kasus dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Sriwijaya Palembang yang menjerat Alex Noerdin

    "Kalau proses penyidikannya kan dia (penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan) bisa aja ke sini. Situasi seperti ini lebih baik penyidiknya ke sini. Kalau nanti misalnya mereka mau memeriksa, saya akan menyarankan mereka ke sini," ujar Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Supardi saat dikonfirmasi pada Jumat, 24 September 2021.

    Sebagaimana diketahui, Alex Noerdin sebelumnya telah ditahan atas kasus dugaan korupsi pembelian gas bumi oleh Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumatera Selatan. Ia kini menjadi tersangka di dua kasus. 

    "Lebih simpel mereka ke sini, daripada (tersangka) keluar masuk tes, pesawat, segala macam, nanti kan lebih mahal," kata Supardi. 

    Atas dua kasus tersebut, Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjerat Alex dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan. 

    Di kasus Masjid Raya Sriwijaya Palembang, Alex diduga memerintahkan pencairan dana hibah masjid tanpa proposal. Saat itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dana hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 2015 dan 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya, dengan total Rp 80 miliar. 

    Sementara di kasus PDPDE, Alex diduga menyetujui kerja sama antara PDPDE Sumsel dengan PT Dika Karya Lintas Nusa (DKLN), untuk membentuk PT PDPDE Gas dengan maksud menggunakan PDPDE Sumsel untuk mendapatkan alokasi gas bagian negara. 

    ANDITA RAHMA

    Baca: Alex Noerdin Disebut Cairkan Anggaran Bangun Masjid Tanpa Proposal


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.