Respons Instruksi Jokowi, Polri Bakal Hukum Mafia Tanah

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil (ketiga kiri) didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto (kedua kiri), Staf Ahli Bidang Hukum BPN Iing Sodikin (tengah) dan Dirreskrimum Polda Banten Kombes Martri Sonny (kiri) memeriksa dokumen palsu kepemilikan tanah saat meninjau Satgas Pemberantasan Mafia Tanah di Mapolda Banten, di Serang, Jumat 26 Maret 2021. Menurut Sofyan Djalil penindakan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah sejak dari hulu sangat penting dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sengketa tanah di kemudian hari. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Sofyan Djalil (ketiga kiri) didampingi Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto (kedua kiri), Staf Ahli Bidang Hukum BPN Iing Sodikin (tengah) dan Dirreskrimum Polda Banten Kombes Martri Sonny (kiri) memeriksa dokumen palsu kepemilikan tanah saat meninjau Satgas Pemberantasan Mafia Tanah di Mapolda Banten, di Serang, Jumat 26 Maret 2021. Menurut Sofyan Djalil penindakan pemalsuan dokumen kepemilikan tanah sejak dari hulu sangat penting dilakukan untuk mencegah timbulnya kejahatan serta sengketa tanah di kemudian hari. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian RI memastikan akan menghukum para mafia tanah. Hal itu diutarakan sebagai respons atas perintah Presiden Joko Widodo yang meminta kepolisian dapat menindak tegas mafia tanah. 

    "Tentunya dan pasti instruksi dari presiden akan dilaksanakan untuk memberi kepastian kepada masyarakat," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono saat dikonfirmasi pada Jumat, 24 September 2021. 

    Rusdi menyatakan arahan Presiden Jokowi telah didengar oleh seluruh jajaran. Mulai dari tingkat kepolisian sektor hingga kepolisian daerah dan akan langsung dilaksanakan. 

    "Ketika instruksi itu kan didengar oleh seluruh Polri. Para kasatwil, kapolda, kapolres, kapolsek itu mendengar semua dan akan dilaksanakan," kata Rusdi. 

    Mabes Polri kembali mengingatkan masyarakat untuk segera melapor jika mengetahui atau menjadi korban dari mafia tanah. Ia memastikan Polri akan menindaklanjuti laporan tersebut. 

    "Silakan kalau ada laporan mafia tanah laporkan saja. Sudah jelas instruksi presiden dan sudah pasti Polri akan menegakkan hukum," ucap Rusdi. 

    Sebelumnya, Jokowi mengatakan pemerintah berkomitmen penuh dalam memberantas mafia tanah. Oleh sebab itu, ia memerintahkan Polri menindak tegas para mafia tanah.

    "Kepada jajaran Polri, saya minta jangan ragu-ragu mengusut mafia tanah. Jangan sampai juga ada aparat penegak hukum yang membekingi mafia tanah tersebut," kata Jokowi saat menyerahkan sertifikat tanah kepada perwakilan masyarakat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.

    Baca juga: Bagi Sertifikat Tanah, Jokowi Tak Ingin Konflik Agraria Terus Terjadi 

    ANDITA RAHMA | DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.