Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Terpopuler: OPM Bantah Sandera Nakes dan Rangkuman Riset yang Singgung Luhut

Reporter

image-gnews
Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Iklan

Ashov mengatakan kajian tersebut dilatarbelakangi keprihatinan atas terjadinya eskalasi konflik bersenjata yang dipicu operasi keamanan di Intan Jaya. Eskalasi konflik tersebut telah menyebabkan jatuhnya korban sipil, setidaknya puluhan meninggal dan ribuan mengungsi. Di sisi lain, kata Ashov, ada pula dampak jangka panjang tambang emas terhadap lingkungan.

"Kajian ini bertujuan menguji asumsi dasar apakah benar di balik setiap rangkaian kekerasan militer selalu terselip kepentingan ekonomi," kata Ashov dalam konferensi pers daring Selasa kemarin, 22 September 2021.

Penelitian ini melibatkan Koalisi Bersihkan Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Walhi Papua, Pusaka, LBH Papua. Lalu Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Greenpeace, dan Trend Asia. Ashov menjelaskan, para peneliti dari sejumlah organisasi masyarakat sipil melakukan sejumlah tahapan.

Pertama, mengidentifikasi penempatan militer di Papua berdasarkan keberadaan pos atau kantor militer. Pencarian data ini dilakukan dengan akses informasi dari sejumlah sumber, termasuk pencarian di website milik TNI, Polri, dan Google Maps.

Kedua, peneliti mengidentifikasi sebaran konsesi di sekitar pos-pos militer tersebut. Kedekatan (proximity) antara pos militer dan konsesi menjadi salah satu indikasi untuk membuktikan asumsi dasar.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Ketiga, mencari hubungan antara konsesi perusahaan dengan anggota TNI Polri di Indonesia, termasuk purnawirawan. Dari tahapan tersebut, koalisi menemukan ada empat perusahaan yang teridentifikasi memiliki kedekatan dengan pos keamanan.

Dua di antaranya, PT Freeport Indonesia dan PT Madinah Qurrata'Ain (MQ), disinyalir memiliki relasi atau keterkaitan dengan aparat, baik TNI maupun Polri, serta purnawirawan. PT Madinah Qurrata'Ain merupakan pemegang izin Darewo River Gold Project.

Dalam proyek tersebut, West Wits Mining (pemegang saham PT MQ), membagi 30 persen sahamnya kepada PT Tobacom Del Mandiri. TDM merupakan bagian dari PT Toba Sejahtera Group, yang sebagian sahamnya dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan.

Ashov mengatakan penelitian juga menggunakan konsep politically exposed person, yakni orang-orang yang memegang atau pernah memegang peran publik, seperti kepala negara, politikus senior, pejabat yudisial atau militer, pejabat eksekutif BUMN, atau petinggi partai politik. Namun ia menegaskan, para peneliti tak bermaksud menyasar Luhut dalam kajian ini.

Ashov mengatakan ada nama-nama aktor TNI Polri lain yang ditemukan dalam penelitian tersebut. Pada intinya, kata dia, kajian ini menyoroti potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.

"Kami tegaskan prosesnya bukan berangkat dari orang. Tahapannya tidak langsung dari aktor, tapi aktor ditemukan dalam konteks tersebut," ujarnya.

Menurut Ashov, dari hasil analisis, Koalisi menilai penempatan militer di Intan Jaya bersifat ilegal. Sebab, belum pernah ada keputusan Presiden Joko Widodo yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat ihwal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI ke Intan Jaya, sesuai ketentuan yang diatur undang-undang.

Koalisi pun merekomendasikan sejumlah hal dari penelitian yang dilakukan. Pertama, meminta pemerintah pusat menarik seluruh personel keamanan TNI/Polri yang diturunkan secara nonorganik ke Papua.

Kedua, mendesak pemerintah menindak tegas aparat militer yang melakukan pelanggaran HAM. Ketiga, meminta pemerintah mencabut perizinan perusahaan yang tak mendapat persetujuan masyarakat lokal.

Keempat, mendesak pemerintah pusat dan daerah mengutamakan keselamatan dan kedamaian di Intan Jaya, serta mengupayakan pelayanan sosial yang baik untuk masyarakat. Kelima, meminta pemerintah meninggalkan pendekatan militer dalam setiap kebijakan menyangkut Tanah Papua.

Keenam, pemerintah dalam hal ini BUMN harus menimbang ulang pilihan untuk menempatkan militer di kursi komisaris. "Karena tadi konsep PEP, yang kemudian bisa menyebabkan konflik kepentingan dan abuse of power," ujar Ashov.

Luhut lewat pengacaranya, Juniver Girsang membantah kliennya terlibat urusan tambang di Papua. Ia mengatakan tudingan itu tidak benar.

Luhut Binsar Pandjaitan kemudian melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya pada Rabu kemarin, 22 September 2021. Sebelum ke polisi, Luhut dua kali mengirim somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru dan Koordinator KontraS itu.

Baca juga: Luhut Laporkan Haris Azhar - Fatia KontraS ke Polisi, Simak 10 Poin Perkara Ini

FRISKI RIANA | BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

1 jam lalu

Mahasiswa papua memegang poster bergambar penyiksaan oleh oknum TNI terhadap warga Papua mengikuti Aksi Kamisan 811 di seberang Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Dalam aksinya mahasiswa Papua mengecam penyiksaan yang dilakukan TNI kepada warga Papua yang belakangan menajdi sorotan publik karena videonya tersebar di media sosial. Mereka menuntut pelaku dipecat dan dihukum sesuai perbuatannya. TEMPO/Subekti.
Komite HAM PBB Soroti Isu Pembunuhan di Luar Hukum di Papua

Komite HAM PBB membacakan temuan pelanggaran HAM di Indonesia, salah satunya isu extrajudicial killing terhadap orang Papua.


Menteri ESDM Targetkan Penambahan Saham Freeport Beres Juni

3 jam lalu

Menteri ESDM Arifin Tasrif terdiam saat diwawancara wartawan kepresidenan usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 13 Maret 20024. Rapat terbatas membahas terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. TEMPO/Subekti.
Menteri ESDM Targetkan Penambahan Saham Freeport Beres Juni

Seperti halnya Jokowi, Arifin Tasrif menargetkan kepastian penambahan saham Indonesia di Freeport bisa rampung Juni 2024.


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

3 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.


Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

5 jam lalu

Suami dari aktris Sandra Dewi, Harvey Moeis (kiri) mengenakan rompi tahanan berwarna pink setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 sampai 2022, di Gedung Kejagung, Rabu, 27 Maret 2024.  Humas Kejagung
Terpopuler: Grab Evaluasi SOP Pelayanan Buntut Kasus Pemerasan, Pesawat Jet Pribadi Harvey Moeis untuk Sandra Dewi

Terpopuler: Grab Indonesia evaluasi SOP pelayanan buntut kasus pemerasan, deretan barang mewah dari Harvey Moeis untuk artis Sandra Dewi.


Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

10 jam lalu

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan rombongan berkunjung ke Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, 1 September 2022. Tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Distrik Tembagapura, terletak di ketinggian 3.325-4.285 meter di atas permukaan laut (mdpl). Foto: Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Ini Alasan Jokowi Enggan Bahas Perpanjangan Ekspor Konsentrat Freeport, meski Kehilangan Rp30 T

Presiden Jokowi tidak akan membahas perpanjangan izin konsentrat tembaga PT Freeport, meskipun direkturnya mengingatkan bisa kehilangan Rp30 triliun


Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

18 jam lalu

Sandra Dewi dan Harvey Moeis. Instagram.
Terkini: Deretan Barang Mewah Pemberian Harvey Moeis untuk Sandra Dewi, Jumlah THR Ojol jika Wajib Dibayarkan Bisa Capai Puluhan Triliun?

Kejagung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tata niaga timah.


Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

19 jam lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

19 jam lalu

Tambang Freeport. Istimewa
Jokowi Utamakan Negosiasi Saham Freeport sebelum Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat

Presiden Jokowi mengutamakan negosiasi saham Freeport sebelum memberi perpanjangan izin ekspor kosentrat.


Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

19 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui di kawasan Ancol, Jakarta Utara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi: Freeport Bukan Milik Amerika Lagi

Presiden Jokowi kembali mengingatkan bahwa Indonesia merupakan mayoritas pemegang saham PT Freeport.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

20 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.