7 Poin Pidato Jokowi di Sidang PBB, Politisasi Vaksin Hingga Kondisi Myanmar

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Layar memperlihatkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya  pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Kemenlu

    Layar memperlihatkan Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato yang telah direkam sebelumnya pada Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, Rabu 23 September 2020. Dalam pidatonya Presiden Joko Widodo mengajak pemimpin dunia untuk bersatu dan bekerja sama dalam menghadapi pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/HO/Kemenlu

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-76 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

    Dalam sidang yang berlangsung Rabu, 22 September 2021 ini, Presiden setidaknya berbicara mengenai 7 hal di bawah ini:

    1. Politisasi vaksin

    Di awal pidatonya, Jokowi mengungkit ketimpangan di tengah pandemi Covid-19 saat ini. Ketimpangan yang dimaksud mulai dari kemampaun dan kecepatan menangani pandemi, hingga vaksinasi. "Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi," kata dia.

    Jokowi lantas menawarkan solusi yaitu menata ulang arsitektur ketahanan kesehatan global (global health security system).

    Menurut dia, perlu mekanisme baru untuk penggalangan sumber daya kesehatan global. Baik pendanaan, vaksin, obat-obatan, alat-alat kesehatan, dan tenaga kesehatan secara cepat dan merata di seluruh negara.

    Lalu, Ia menilai perlu adanya standardisasi protokol kesehatan global dalam hal aktivitas lintas batas negara. Misalnya perihal kriteria vaksinasi, hasil tes, maupun status kesehatan lainnya.

    2. Pintu Investasi

    Setelah itu, Jokowi bicara soal investasi. Ia menyampaikan bahwa pemulihan ekonomi global hanya bisa terjadi jika pandemi terkendali dan antarnegara bisa saling membantu.

    Indonesia dan negara berkembang lainnya, kata Jokowi, membuka pintu seluas-luasnya untuk investasi yang berkualitas. "Yaitu yang membuka banyak kesempatan kerja, transfer teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan berkelanjutan," ujarnya.

    3. Intoleransi dan Perang

    Jokowi juga menyinggung soal intoleransi, konflik, terorisme, dan perang. Ia mengajak negara-negara anggota PBB agar tetap serius melawan ketiga hal ini. "Perdamaian dalam keberagaman, jaminan hak perempuan dan kelompok minoritas harus kita tegakkan," kata Jokowi.

    Sejumlah negara lalu disorot Jokowi. Pertama, potensi praktik kekerasan dan marjinalisasi perempuan di Afghanistan. Kedua, kemerdekaan Palestina yang semakin jauh dari harapan. Ketiga, krisis politik di Myanmar yang dinilai harus menjadi agenda bersama.

    4. Junta Militer Myanmar

    Isu politik di Myanmar juga kembali disinggung Jokowi. Presiden mengatakan pemimpin ASEAN telah bertemu di Jakarta dan menghasilkan Five-Point Consensus yang implementasinya membutuhkan komitmen militer Myanmar.

    Menurut dia, harapan besar masyarakat dunia tersebut harus dijawab dengan langkah nyata, dengan hasil yang jelas. "Itulah kewajiban yang ada di pundak kita, yang ditunggu masyarakat dunia. Itulah kewajiban kita untuk memberikan harapan masa depan dunia," kata dia.

    5. Presidensi G20

    Berikutnya, Ia bicara soal Indonesia yang jadi Presidensi G20 pada 2022. Ia mengatakan Indonesia akan berupaya agar G20 dapat bekerja untuk kepentingan semua, untuk negara.

    Baik negara maju maupun negara berkembang. Bagian utara dan selatan, negara besar dan kecil, negara kepulauan dan pulau-pulau kecil di pasifik, serta kelompok rentan yang harus diprioritaskan. "Inklusivitas adalah prioritas utama kepemimpinan Indonesia," kata dia.

    6. Ekonomi Hijau

    Terakhir, Jokowi juga bicara soal ekonomi hijau dan berkelanjutan yang akan jadi prioritas. Menurut Jokowi, Indonesia memiliki nilai yang strategis dalam isu perubahan iklim. "Untuk itulah kami terus bekerja memenuhi komitmen kami. pada tahun 2020," kata dia.

    Jokowi lantas memamerkan capaian Indonesia menurunkan kebakaran hutan sebesar 82 persen. Lalu, laju deforestasi juga turun signifikan, terendah dalam 20 tahun terakhir.

    Di sisi lain, Jokowi juga menegaskan bahwa komitmen Indonesia terhadap ketahanan iklim, pembangunan yang rendah karbon, serta teknologi hijau sudah jelas dan tegas.

    Tapi, kata dia, proses transformasi energi dan teknologi tersebut harus memfasilitasi negara berkembang. "Untuk ikut dalam pengembangan industri dan menjadi produsen teknologi," ujarnya.

    7. Multilateralisme

    Tapi dalam tatanan global, Jokowi menyebut Indonesia ingin mengedepankan burden sharing (berbagi beban). Ia menilai agenda bersama dunia sangat berat.

    "Sudah mendesak bagi kita untuk mengawal multilateralisme yang efektif dengan kerja dan hasil yang konkret. Let us work together, to recover together, recover stronger," kata Jokowi.

    Baca juga: Di Sidang PBB, Jokowi Bicara Marginalisasi Perempuan di Afghanistan Hingga Myanmar


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.