TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyinggung soal politisasi dan diskriminasi vaksin Covid-19 saat berpidato dalam Sidang Majelis Umum ke-76 PBB, Kamis, 23 September 2021. Jokowi menyebut kapasitas dan kecepatan antar negara dalam menangani Covid-19 termasuk dalam vaksinasi, sangat berbeda.
"Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin terus berlangsung. Kita harus menyelesaikan masalah ini dengan langkah-langkah konkret," ujar Jokowi seperti disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 23 September 2021.
Menurut Jokowi, dunia harus menata ulang arsitektur keamanan kesehatan global demi terwujudnya pemerataan kesehatan. Sebab, kata Jokowi, tidak ada satu negara pun aman sampai seluruh negara aman dari Covid-19.
"Mekanisme baru diperlukan untuk memobilisasi sumber daya kesehatan global, yang meliputi pembiayaan, vaksin, obat-obatan, peralatan medis, serta petugas kesehatan di seluruh dunia, secara cepat dan adil," ujarnya.
Selain itu, ujar dia, standar protokol kesehatan global harus segera disusun. "Kita perlu menetapkan standar protokol kesehatan global dalam kegiatan lintas batas, seperti kriteria vaksin, hasil tes, dan kondisi medis lainnya," lanjut Jokowi.
Di samping itu, Presiden Jokowi juga menyerukan agar negara berkembang harus diberdayakan menjadi bagian dari solusi. Kapasitas manufaktur lokal harus dibangun agar kebutuhan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan bisa tersedia secara cepat dan merata di seluruh dunia. "Indonesia berkomitmen dan mampu menjadi bagian dari rantai pasok global," tuturnya.
DEWI NURITA
Baca: Presiden Jokowi: Politisasi dan Nasionalisme Vaksin Covid-19 Harus Diakhiri
