Risma Memastikan Bantuan Sosial pada Warga Terdampak Covid-19 Berlanjut

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Sosial Tri Rismaharini saat pengecekan langsung kepada para penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    Menteri Sosial Tri Rismaharini saat pengecekan langsung kepada para penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Sembako, dan Program Keluarga Harapan (PKH).

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma mengatakan pemerintah tetap melanjutkan progam bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu terdampak Covid-19 dengan anggaran Rp 78,25 triliun pada 2022. Anggaran itu, kata Risma, sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

    Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp 74,08 triliun atau 94,67 persen dari total anggaran untuk bantuan sosial. Jadi, tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” kata Risma dalam keterangannya, Rabu, 22 September 2021.

    Program yang  dikelola Kementerian Sosial terdiri atas bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler dirancang untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.

    Bansos reguler  adalah Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako. “PKH dan BPNT terus berjalan, baik ada atau tidak ada pandemi, karena untuk penanganan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM,” kata Risma.

    Adapun bansos khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus eksisting yang dikelola Kemensos adalah bantuan sosial tunai (BST). Menurut Risma BST dirancang untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

    Pembatasan kegiatan berdampak pada menurunnya aktivitas ekonomi sehingga pendapatan masyarakat berkurang. "Pemerintah perlu memberikan bantuan kepada warga terdampak sejalan dengan menurunnya angka penularan virus," kata Risma.

    Baca Juga: Risma Puji Pemda Berani Coret Orang yang Tak Layak Dapat Bansos


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.