Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Didesak Klarifikasi dan Buka Data, Bukan Lapor ke Polisi

image-gnews
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat kunjungan di Pusat Daur Ulang Cicabe, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 7 September 2021. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka program percepatan pengendalian dan kerusakan daerah Alirah Sungai Citarum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. TEMPO/Prima Mulia
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat kunjungan di Pusat Daur Ulang Cicabe, Bandung, Jawa Barat, Selasa, 7 September 2021. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka program percepatan pengendalian dan kerusakan daerah Alirah Sungai Citarum yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melakukan klarifikasi ketimbang melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti ke kepolisian. Mereka meminta Luhut membuka data jika ingin membantah dugaan keterlibatan dirinya dalam proyek tambang di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Arif Maulana, mengatakan apa yang disampaikan Haris dan Fatia berbasis riset dan kajian. Menurut Arif, Luhut mestinya tak merespons hal tersebut dengan cara represif seperti lewat somasi dan pelaporan ke polisi.

"Mestinya disampaikan klarifikasi, kalau tidak betul cukup diklarifikasi. Di situlah ada dialog, ada pertukaran informasi dalam sebuah negara demokrasi," kata Arif dalam konferensi pers daring, Rabu, 22 September 2021.

Arif mengatakan langkah hukum atas hasil riset, baik pidana maupun perdata, sangat tidak elok dilakukan seorang pejabat negara. "Sangatlah tidak patut informasi yang berbasis kajian akademik dijawab ancaman hukum dan kriminalisasi," ujarnya.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani mengatakan hingga saat ini belum ada jawaban yang substansial dari pihak Luhut untuk membantah dugaan keterlibatannya dalam proyek Blok Wapu. Pihak Luhut hanya menyatakan bahwa dugaan tersebut tidak benar dan fitnah.

"Konteks dasar pernyataan Fatia di akun Youtube Haris Azhar adalah kajian. Belum ada yang dibantah dari surat kuasa hukum Pak Luhut, Juniver Girsang, substansi mana yang dianggap tidak benar," kata Julius yang menjadi kuasa hukum Fatia dalam kesempatan yang sama.

Kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat, mengatakan pihaknya telah menjawab dua somasi yang dilayangkan Luhut. Ia mengatakan kliennya sudah menjelaskan tujuan, motif, serta data-data pendukung atas pernyataan yang dipersoalkan Luhut.

Menurut Nurkholis, Haris Azhar juga sudah mengundang Luhut untuk bertemu dan membahas persoalan tersebut pada 14 September lalu. Namun, pihak Luhut tak menghadiri undangan itu. "Kami tidak melihat itikad baik dari awal dari pihak LBP untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Nurkholis.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

18 menit lalu

Peta Distrik Sarmi, Papua. google.com
Yayasan Pusaka: Deforestasi di Papua Periode Januari-Februari 2024 Seluas 765,71 Ha

Yayasan Pusaka mengidentifikasi deforestasi di Papua Januari-Februari 2024 seluas 765,71 Ha meski Indonesia mendapatkan dana dari komunitas global.


Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

1 jam lalu

Warga pegunungan memberikan hak pilihnya pada Pemilu serentak 2024 Sistem Noken di Kampung Algoni, Distrik Piramid, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu, 14 Februari 2024. Sebanyak 1.306.414 orang masuk dalam daftar pemilih tetap di Provinsi Papua Pegunungan yang akan menggunakan hak pilih untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / Kota dan DPD. ANTARA / Gusti Tanati
Perludem Sebut Sistem Noken dalam Pemilu Perlu Diubah, Ini Alasannya

Perludem mencatat, dari 277 sengketa Pemilu 2024 yang masuk ke MK, hampir 10 persen terjadi di Papua Tengah.


Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

5 jam lalu

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas dan Chairman & CEO Freeport McMoran Richard C Adkerson ditemui di Kompleks Kepresidenan Jakarta pada Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ke Jokowi, Bos Freeport Janjikan Smelter Gresik Beroperasi pada Juni 2024

PT Freeport Indonesia menjanjikan fasilitas pengolahan dan pemurniannya dapat berproduksi penuh pada tahun ini.


Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

22 jam lalu

Seekor biawak di Pulau Biawak, Indramayu, Jawa Barat, 26 Juni 2014. Pada sore hari, biawak-biawak berenang di tepi pantai untuk memangsa ikan. TEMPO/Aditya Herlambang
Rumah Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar Dimasuki Biawak, Seliar Apakah Hewan Ini?

Rumah artis Teuku Wisnu dan Shireen Sungkar dimasuki biawak belum lama ini. Hewan apakah ini? Ada sekitar 80 jenis biawak di seluruh dunia,


Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

1 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Kronologi Kematian 1 Anggota TPNPB-OPM, Ini Penjelasan Polda Papua

WM telah masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penyerangan OPM terhadap pekerja proyek pembangunan Puskesmas Omukia pada Oktober 2023.


Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

2 hari lalu

Adam Deni Gearaka menanggapi surat dakwaan kasus pencemaran nama baik Anggota DPR RI Ahmad Sahroni di PN Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Februari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Saksi Ahli Sebut Ucapan Adam Deni Tuduhan tapi Dampaknya Menistakan Nama Baik Ahmad Sahroni

Pegiat media sosial, Adam Deni Gearaka, kembali menjalani sidang perkara pencemaran nama baik Ahmad Sahroni


KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

2 hari lalu

Kepala Divisi Bidang Korupsi dan Politik ICW Ego Primayoga (kanan) dan Peneliti KontraS Rozy Brilian (kiri) memberikan keterangan pada media usai mengantar surat permohonan keterbukaan informasi publik tentang Pemilu 2024 di KPU RI, Jakarta, Kamis, 22 Februari 2024. Dua organisasi itu mencatat sejumlah masalah pemilu seperti pelaporan dana kampanye partai politik maupun calon presiden tidak dapat diakses oleh masyarakat umum. TEMPO/ Febri Angga Palguna
KontraS Sebut Langkah TNI Tangani Kasus Papua Belum Cukup, Perlu Evaluasi Total

KontraS mengatakan perlu dilakukan evaluasi total seluruh langkah dan pendekatan keamanan yang selama ini berlangsung di Papua.


Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

2 hari lalu

Ilustrasi TNI. dok.TEMPO
Komnas HAM Papua Sebut Korban Penganiayaan yang Diduga Dilakukan Prajurit TNI Meninggal

Komnas HAM Papua menyebut korban kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI dari Yonif Raider 300/Brajawijaya telah meninggal dunia di Ilaga,


Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

2 hari lalu

Ilustrasi penganiayaan. siascarr.com
Terus Berulang, Organisasi Masyarakat Sipil Kecam Penganiayaan terhadap Warga Papua oleh Anggota TNI

Anggota TNI kembali melakukan penganiayaan terhadap warga Papua. Begini kata organisasi masyarakat sipil.


Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

2 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
Sebby Sambom Sebut Warga yang Dianiaya Prajurit TNI Bukan Anggota TPNPB-OPM

Juru Bicara TPNBP-OBM, Sebby Sambom, membantah soal dugaan korban atau warga yang disiksa prajurit TNI merupakan anggotanya.