Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Luhut Laporkan Aktivis KontraS ke Polisi, YLBHI: Ciri Negara Otoriter

image-gnews
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai pelaporan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan terhadap Fatia Maulidiyanti menunjukkan ciri-ciri negara dan pejabat yang otoriter.

Asfinawati mengatakan somasi Luhut yang berujung pelaporan ke polisi terhadap Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) adalah bentuk negara yang mengawasi dan mengkriminalisasi rakyat.

"Harusnya yang mengawasi atau mensomasi pemerintah itu masyarakat. Ini terbalik, aparat pemerintah yang mengawasi rakyat dan bahkan mengkriminalisasi rakyat. Itu adalah ciri-ciri negara yang otoriter," kata Asfinawati dalam konferensi pers daring, Rabu, 22 September 2021.

Asfinawati mengatakan langkah hukum Menko Luhut melaporkan Fatia dapat dilihat dari dua dimensi, yakni pelapor dan terlapor. Pertama, kata dia, Luhut adalah pejabat publik yang terikat pada etika, kewajiban hukum, dan semestinya bisa dikritik.

"Kalau tidak bisa dikritik tidak ada suara rakyat dalam berjalannya negara. Begitu suara rakyat tidak ada, tidak ada demokrasi," ujarnya.

Asfinawati menyoroti klaim kuasa hukum Luhut yang menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi itu sebagai individu yang berhak melapor ke polisi. Asfin mengatakan Luhut dikritik dalam posisinya sebagai pejabat publik, bukan sebagai individu.

"Kita bisa melihat bagaimana respons-respons dari jubir (Luhut) yang tidak bisa kita bedakan ini jubir individu atau jubir kementerian," kata Asfin.

Dari sisi terlapor, Asfinawati mengatakan Fatia bertindak mewakili organisasi, yakni sebagai koordinator KontraS. Jika menggunakan Undang-Undang ITE (UU ITE) yang merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kata dia, klausul yang digunakan ialah 'setiap orang'.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Asfin, Fatia bertindak bukan atas keinginannya sendiri, tetapi mandat organisasi. Kalau pun secara personal, ia mengingatkan bahwa konstitusi menjamin hak setiap orang untuk turut serta dalam pemerintahan.

"Kalau kita kaitkan dengan UU ITE pasal 310 KUHP, kalau untuk kepentingan publik itu bukan suatu pencemaran nama baik," kata Asfin, yang tergabung menjadi tim kuasa hukum Fatia.

Luhut Binsar Pandjaitan melalui kuasa hukumnya, Juniver Girsang, melaporkan Fatia Maulidiyanti dan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar ke Kepolisian Metropolitan Jakarta Raya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Sebelum ke polisi, Luhut juga melayangkan dua kali somasi kepada Haris dan Fatia.

Somasi Luhut bermula dari video Podcast Fatia dan Haris membahas dugaan bisnis para pejabat dan purnawirawan TNI di balik tambang emas atau rencana eksploitasi daerah Blok Wabu di Intan Jaya, Papua. Adapun pembahasan tersebut berdasar dari hasil riset sejumlah organisasi sipil, seperti KontraS, Walhi, Jatam, YLBHI, dan Pusaka.

Baca juga: Alasan Luhut Laporkan Haris Azhar dan Koordinator KontraS ke Polisi

BUDIARTI UTAMI PUTRI | YUSUF MANURUNG

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

38 menit lalu

Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari (kanan) menyapa anggota Bawaslu saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 11 Maret 2024. KPU memulai rapat rekapitulasi nasional untuk 38 provinsi. TEMPO/Subekti.
H-1 Penetapan Hasil Pemilu 2024, KPU Papua dan Papua Pegunungan Belum Tiba di Jakarta

KPU Papua dan Papua Pegunungan belum tiba di Jakarta menjelang penetapan hasil pemilu, besok.


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

4 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

18 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

19 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

2 hari lalu

Dua anak membawa air dari sumber mata air di Desa Selomukti, Mlandingan, Situbondo, Jawa Timur, Senin, 18 September 2023. Sebanyak 252 kepala keluarga Dusun Jerugen desa tersebut kesulitan air bersih untuk kebutuhan minum dan terpaksa mengambil air di sumber mata air dengan jarak sekitar dua kilometer dari rumahnya. ANTARA FOTO/Seno
16 Kampung di Distrik Kokoda Utara Papua Belum Mendapat Akses Air Bersih dan Listrik

Masyarakat Distrik Kokoda Utara meminta pemerintah daerah memperhatikan kebutuhan dasar mereka berupa air bersih dan listrik.


Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

2 hari lalu

Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah), bersama Anggota KPU August Mellaz (kiri) dan Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno (kanan) memberikan keterangan pers di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 26 Desember 2023. Berdasarkan Peraturan KPU terdapat tiga metode pemungutan suara di luar negeri yakni melalui TPS luar negeri, kotak suara keliling dan metode pos yang akan dikirim pada 2-11 Januari 2024 ke pemilih sehingga KPU memutuskan kasus viral surat suara yang sudah dikirim ke pemilih di Taiwan sebelum waktu yang ditentukan dianggap sebagai surat suara rusak. TEMPO/M Taufan Rengganis
Penjelasan KPU dan Polda soal Proses Rekapitulasi di Papua

KPU mengklaim Provinsi Papua telah siap melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.


KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

2 hari lalu

Anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI, August Mellaz, saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa, 12 Maret 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari
KPU Sebut Papua Siap Ikuti Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara

August Mellaz menyatakan bahwa KPU Provinsi Papua sudah siap mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara nasional


Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

3 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta kader melawan jika ada yang ingin goyahkan beringin.


Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

3 hari lalu

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua atau IPM2AP mendesak Pemerintah Merauke untuk menyediakan pasar yang layak dan memperhatikan pedagang asli Papua. Foto: Istimewa
Mama-Mama Papua Keluhkan Kondisi Pasar di Merauke, Sebut Tak Diperhatikan Sejak Pemberlakuan Otsus

Ikatan Pedagang Mama-mama Asli Papua menilai pemerintah Merauke gagal menyediakan pasar yang mampu menjawab tantangan dan persoalan ekonomi


Dinas Kesehatan Sorong Selatan Temukan 47 Kasus Malaria pada Januari-Maret

3 hari lalu

Nyamuk malaria (Reuters Photo/Paulo Whitake
Dinas Kesehatan Sorong Selatan Temukan 47 Kasus Malaria pada Januari-Maret

Plt Kepala Dinas Kesehatan Sorong Selatan, Marthina Atanay, mengatakan seluruh kasus malaria tersebut sudah ditindaklanjuti puskesmas setempat.