Fadli Zon Minta Pemerintah Lebih Tegas Pertahankan ZEE di Laut Natuna

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon membesuk Ahmad Dhani di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang pada Rabu siang, 30 Januari 2019. TEMPO/Francisca Christy Rosana

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah lebih keras dalam mempertahankan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di Laut Natuna Utara. Ia pun menyebut klaim Cina soal Nine Dash Line yang menganggap bahwa Natuna wilayah mereka, itu tidak bisa diterima.

    "Jangan sampai ada kapal-kapal dari Cina, bahkan dari negara lain yang mengambil keuntungan dari zona ekonomi eksklusif kita," kata Fadli Zon di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa 21 September 2021.

    Pemerintah, kata dia, memperkuat secara fisik keberadaan Indonesia di wilayah utara Natuna itu dengan menempatkan personel TNI Angkatan Laut dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Meski demikian, dia mengakui kondisi peralatan dan anggaran pemerintah dalam mempertahankan kedaulatan di Natuna masih kurang.

    "Situasinya terutama Bakamla sendiri tidak mempunyai kapal-kapal dengan persenjataan efek destroyer (merusak) walaupun kita tidak menginginkan terjadinya konflik di sana," kata Fadli Zon.

    Ia juga mendorong pemerintah berupaya lain di samping diplomasi. "Kalau menurut saya, mungkin selain diplomasi, kita kan mempunyai hubungan dengan Cina di berbagai sisi perdagangan. Harusnya diplomasi di dalam perdagangan itu diikutsertakan soal Laut Cina Selatan, jangan ganggu wilayah kedaulatan kita," ujar politikus Partai Gerindra itu.

    Baca: Kapal Perang Cina Masuk Laut Natuna, Pengamat Ingatkan RI Harus Perkuat Armada


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.