Pemberian Remisi Napi Narkoba Terkendala Aturan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • 58 narapidana bandar narkoba  dan 2 napi pidana umum   dipindahkan dari Lembaga  Kelas I Tangerang pada Selasa 22 September 2020. FOTO: dokumen Lapas Kelas 1 Tangerang

    58 narapidana bandar narkoba dan 2 napi pidana umum dipindahkan dari Lembaga Kelas I Tangerang pada Selasa 22 September 2020. FOTO: dokumen Lapas Kelas 1 Tangerang

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Silitonga mengatakan pemberian remisi untuk napi narkoba terkendala aturan pemerintah. Padahal, remisi bertujuan untuk mengurangi penghuni lapas agar tidak terjadi overcrowding.

    "Ada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, untuk perkara di antaranya narkotika, ancaman 5 tahun ke atas tidak diberikan hak," kata Reynhard dalam diskusi publik, Senin, 20 September 2021.

    Dalam Pasal 34A PP Nomor 99 Tahun 2012 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan, narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun.

    Reynhard menilai, aturan tersebut tidak adil untuk narapidana narkotika yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ia mencontohkan, napi kasus pembunuhan yang menghilangkan nyawa seseorang dan dihukum 15 tahun, mendapatkan hak remisinya seperti 17 Agustus, remisi keagamaan. Sehingga, pada tahun ke-10 atau 11 masa pidananya bisa bebas karena ada pengurangan. Selain itu, dari 135 ribu napi narkotika penghuni lapas, hampir 100 ribu orang memiliki ancaman hukuman 9 tahun ke bawah.

    Meski begitu, Reynhard mengungkapkan pihaknya sudah melakukan berbagai upaya dalam mengatasi overcrowding. Misalnya memberikan asimilasi dengan syarat-syarat tertentu, seperti sudah menjalani 2 per 3 masa hukuman, dan berkelakuan baik.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ramai Tagar #PercumaLaporPolisi

    Kepolisian RI tengah dibanjiri kritik dari masyarakat dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, hingga ada tagar #PercumaLaporPolisi.