TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani mengatakan sikap Dewan dalam persetujuan calon Panglima TNI akan didasarkan pada kepentingan organisasi TNI dan rakyat secara luas. Hal ini disampaikan Puan menanggapi agenda pergantian Panglima TNI seiring dengan bakal pensiunnya Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Bukan didasarkan kepentingan politik sempit, karena politik TNI adalah politik negara," kata Puan Maharani dalam keterangan tertulis, Senin, 20 September 2021.
Puan juga meminta publik bersabar menunggu nama calon Panglima TNI baru yang akan dikirimkan Presiden Joko Widodo kepada DPR. Dia menekankan bahwa pemilihan Panglima TNI adalah hak prerogatif presiden.
DPR, Puan melanjutkan, berharap siapa pun nama calon panglima yang dikirimkan Presiden adalah sosok yang terbaik bagi kepentingan TNI dan rakyat. "Sehingga TNI sebagai alat pertahanan negara bisa melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia," ujarnya.
Anggota Komisi Pertahanan DPR ini mengatakan peran TNI sangat vital dalam setiap fase perjalanan bangsa Indonesia, terlebih di saat negara sedang mengalami sejumlah tantangan dan kondisi yang memerlukan peran besar tentara. Seperti penanganan Covid-19, pengendalian kemanan di Papua dan juga ancaman dari militer asing.
"Kami berharap Panglima ke depan melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut," kata politikus PDI Perjuangan ini.
Dia juga meyakini Surat Presiden ihwal calon Panglima TNI akan dikirim dalam waktu dekat ke DPR. Sebab, DPR akan memasuki masa reses pada 7 Oktober 2021. Sementara masa jabatan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan berakhir pada 8 November 2021.
"Sesuai UU, DPR akan menyampaikan persetujuan paling lambat 20 hari setelah Supres diterima," ucap Puan.
Hingga saat ini, Istana belum memastikan kapan Presiden Jokowi mengirim Surpres ihwal calon Panglima TNI ke DPR. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku belum mengetahui sampai sejauh mana penentuan Panglima TNI pengganti Hadi Tjahjanto oleh Presiden Jokowi.
"Jangan tanya saya, tanya Seskab. Aku enggak tahu, kok tanya aku toh, ya," kata Moeldoko di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 September 2021.
Ada dua kandidat yang dinilai berpeluang kuat menjadi Panglima TNI berikutnya. Yakni Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Dalam laporan Majalah Tempo edisi 18 September 2021, keduanya disebut bermanuver menggalang dukungan, termasuk dari anggota DPR.