Ketua MPR Anggap Sudah Saatnya Semua Matra Dikerahkan Tumpas KKB di Papua

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

    Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa sudah waktunya negara menindak tegas kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki.

    "Sudah waktunya negara melakukan tindakan tegas dengan menurunkan seluruh matra kekuatan yang dimiliki. Tidak boleh ada lagi toleransi terhadap teroris KKB untuk melakukan aksi kejahatan yang meresahkan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa," kata Bambang Soesatyo atau Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 19 September 2021.

    Hal itu dikatakannya berkaitan dengan tindakan KKB di Papua yang membakar Puskesmas di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Tindakan KKB tersebut membuat para tenaga kesehatan perempuan dilecehkan, bahkan ada yang tewas.

    Bamsoet meminta pemerintah menurunkan kekuatan empat Matra terbaik, selain Brimob Polri, yaitu Gultor Kopassus, Raiders, Bravo, dan Denjaka. Menurut dia, pemerintah perlu memberikan waktu secepatnya kepada pasukan terbaik tersebut untuk menumpas teroris KKB di Papua.

    Dia meminta pemerintah jangan ragu menindak tegas teroris KKB di Papua, terutama pasca-tindakan kelompok tersebut yang melakukan tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan hingga meninggal dunia.

    "Sekali lagi saya tegaskan, sikat habis (KKB di Papua), urusan HAM kita bicarakan kemudian, jangan ragu bertindak hanya karena persoalan HAM. Utamakan keselamatan rakyat Indonesia," ujarnya.

    Dia mengatakan, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNB-OPM) sudah mengakui tindakan tersebut adalah bagian dari aksi mereka.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.