Peneliti LIPI Minta Aparat Telisik Motif KKB Serang Tenaga Kesehatan

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prajurit TNI AD menggotong nakes korban penyerangan KKB usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. KKB melakukan penyerangan di antaranya ke puskesmas dan gedung sekolah pada Senin, 13 September 2021. ANTARA/Indrayadi TH

    Prajurit TNI AD menggotong nakes korban penyerangan KKB usai dievakuasi menggunakan helikopter milik TNI AD di Lapangan Frans Kaisepo Makodam XVII Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua, Jumat, 17 September 2021. KKB melakukan penyerangan di antaranya ke puskesmas dan gedung sekolah pada Senin, 13 September 2021. ANTARA/Indrayadi TH

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Adriana Elizabeth meminta TNI - Polri mengusut tuntas motif kelompok kriminal bersenjata (KKB) menyerang tenaga kesehatan di Distrik Kiwirok, Pegunungan Bintang, Papua.

    "Kalau sampai nakes atau guru jadi korban, motifnya harus jelas. Untuk penegakan hukum, pelaku tentu harus dihukum. Untuk penyelesaian konflik, harus dilihat lebih detail latar belakangnya," ujar Adriana saat dihubungi Tempo pada Sabtu, 18 September 2021.

    April lalu misalnya, ujar Adriana, KKB menembak mati guru di Kabupaten Puncak, Papua, karena menduga korban adalah seorang informan.

    "Tindakan mereka tentu tidak bisa dibenarkan, tapi ini mesti dicek, karena kasus ini bukan pertama kali terjadi. Pertanyaannya, apakah kasus sebelumnya sudah jelas? apakah pelaku sudah ditangkap? Kita kan tidak pernah menelusuri. Kalau dibiarkan, ini akan menjadi preseden dan terus berulang," ujarnya.

    Andriana menilai, ada beberapa kemungkinan alasan di balik meningkatknya eskalasi konflik bersenjata di Papua, yang dilakukan oleh KKB. Pertama, alasan ideologis. Kedua, ujar dia, bisa saja alasan pragmatis.

    "Kita mesti melihat bahwa di KKB itu ada perubahan generasi, ada yang lebih muda, termasuk mereka yang direkrut dari anak yang putus sekolah, mereka yang tidak punya pekerjaan. Kalau alasan ideologis, enggak mungkin mereka menyerang kelompok yang bukan ditarget, karena KKB itu kan biasanya melawan aparat keamanan TNI, tapi semakin kesini kan semua menjadi korban," ujarnya.

    Konflik di Papua ini, ujar Andriana, harus dilihat secara menyeluruh, agar penyerangan tidak terjadi berkepanjangan. Pemerintah daerah juga harus
    diberikan tanggungjawab untuk bisa menyelesaikan persoalan keamanan di wilayah mereka.

    "Jangan semua jadi seperti urusan pusat, di Papua seperti tidak ada pemerintahan. Ada persoalan yang harus diselesaikan lokal dan latar belakangnya harus dilihat, apa betul terkait ideologis atau sekadar mereka butuh kesejahteraan. Kalau tidak, nanti akan terus terulang, dan tidak menyelesaikan konflik," ujar dia.

    Baku tembak antara personel gabungan TNI-Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata terjadi di Distrik Kiwirok Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua pada Senin, 13 September 2021. Selanjutnya, berlanjut pada peristiwa serangan dan pembakaran sejumlah fasilitas pelayanan publik seperti Puskesmas, Perumahan para tenaga kesehatan (nakes), Sekolah SD dan SMP di Distrik Kiwirok.

    Aksi teror itu telah mengganggu dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Sebanyak 11 orang nakes mengalami luka-luka, satu orang meninggal dunia, dan beberapa dinyatakan hilang.

    Kodam XVII/Cenderawasih telah mengirimkan pasukan tambahan untuk mengamankan wilayah Distrik Kiwirok dan sekitarnya, serta mengejar pelaku.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono menyebut bahwa keamanan tenaga kesehatan di Papua saat ini menjadi perhatian aparat TNI maupun Polri.

    Rusdi mengatakan, jajaran TNI - Polri juga berupaya mengembalikan kondisi di Papua kembali kondusif setelah insiden di Distrik Kiwirok, Papua. "Tentunya ketika ada dorongan untuk bagaimana bisa mengamankan nakes, ya itu menjadi perhatian TNI-Polri untuk bisa mengamankan itu, sehingga pelayanan-pelayanan kesehatan di Papua bisa berjalan dengan baik," kata Rusdi dalam konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, kemarin.

    DEWI NURITA

    Baca: Aktivis HAM Papua Berharap Konflik TNI dan KKB Tak Korbankan Warga Sipil


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.