Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mantan Legislator Sebut Dana Reses Anggota DPR Kini Naik 2 Kali Lipat

image-gnews
Penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti berpose di depan atap gedung Nusantara I komplek DPR/MPR yang diunggah pada 14 Juli 2020. Busana tenun tersebut merupakan hasil kreasi dari usaha milik KD bersama suaminya. Instagram/@Krisdayantilemos
Penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti berpose di depan atap gedung Nusantara I komplek DPR/MPR yang diunggah pada 14 Juli 2020. Busana tenun tersebut merupakan hasil kreasi dari usaha milik KD bersama suaminya. Instagram/@Krisdayantilemos
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Erik Satrya Wardhana mengatakan besar dana reses anggota Dewan periode ini naik signifikan dibanding saat dirinya menjabat pada 2009-2014. Besaran dana reses anggota DPR periode 2019-2024 ini terungkap lewat pernyataan kader PDI Perjuangan, Krisdayanti, beberapa hari lalu.

"Kalau saya bandingkan soal dana reses dan dana aspirasi, totally saya kira dibandingkan periode sekarang lebih dari dua kali lipat naiknya," kata Erik dalam diskusi virtual yang digelar MNC Trijaya FM, Sabtu, 18 September 2021.

Krisdayanti sebelumnya menyebut dana reses sebesar Rp 140 juta dikalikan delapan dalam satu tahun. Ramai disorot, politikus berlatar belakang penyanyi kondang itu belakangan mengklarifikasi bahwa dana reses bukan pendapatan pribadi anggota Dewan, tetapi disalurkan kepada masyarakat di daerah pemilihan melalui berbagai program.

Erik bercerita, dana reses juga sempat naik secara signifikan di dua tahun terakhir DPR periode 2009-2014 dan menuai kritik dari lembaga pemantau parlemen. Kenaikan dana reses menjelang pemilu itu dinilai berpotensi menjadi alat kampanye anggota DPR inkumben.

Erik mengatakan efektif atau tidaknya besaran dana reses dengan kinerja anggota Dewan bergantung kepada setiap orang. Mantan legislator dari Partai Hanura ini mengatakan, dana reses dan dana aspirasi dari negara terbilang pas-pasan jika anggota Dewan memang bekerja dengan serius, terlebih untuk masyarakat di daerah pemilihan.

Dia mencontohkan, program penyerapan aspirasi di dapil selalu memerlukan dana untuk uang transportasi warga. Ia mengatakan masyarakat tak bisa begitu saja menghadiri undangan jika tidak difasilitasi uang transportasi.

"Mungkin karena enggak ada alokasi buat transport, mereka enggak hadir. Jadi kalau mengundang untuk program penyerapan aspirasi ya harus sediakan (uang) transport," ujar eks anggota Dewan dari dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.

Di sisi lain, Erik melanjutkan, ada juga anggota Dewan yang tak pernah berkunjung ke dapil selama masa reses. Dari sembilan anggota DPR dapil Jawa Barat 3 di periode 2009-2014, kata dia, bisa dibilang hanya tiga orang yang rutin berkunjung ke daerah pemilihan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Erik mengatakan kondisi di dapil-dapil lain pun tak jauh berbeda. Ia menyebut bahkan ada anggota DPR yang baru berkunjung ke dapil menjelang pemilu selanjutnya.

"Jadi uang reses dikumpulin, di ujung baru dibagi. Ternyata ada yang begitu dan efektif memperoleh suara, karena ada realitas pragmatis di masyarakat," kata Erik.

Erik mengatakan ada pula anggota DPR yang sama sekali tak pernah datang ke daerah pemilihan. Uang reses, ujarnya, sangat mungkin masuk ke kantong pribadi anggota Dewan yang bersangkutan.

"Uangnya bisa masuk ke kantong pribadi, bisa, karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan yang efektif untuk itu," ujar Erik.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca: Fraksi PDIP: Mbak Krisdayanti Sangat Tulus, Kami Tidak Menyalahkan

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

38 menit lalu

Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto saat memberikan penjelasan tentang persiapan kampanye akbar Pasangan Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta, Selasa, 30 Januari 2024. Dalam keteranganya, Hasto menyinggung pertemuan Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan Presiden Joko Widodo karena gagalnya panen dalam program food estate Kemenhan itu lah yang membuat Presiden Jokowi makan bakso bersama. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP: Tidur Saat Demokrasi Terancam, akan Bangun di Alam Kediktatoran

Sekjen PDIP mengatakan kecurangan Pemilu 2024 dilakukan secara terstruktur mulai dari hulu ke hilir.


Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

4 jam lalu

Suasana rapat kerja Badan legislasi DPR RI membahas RUU DKJ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Alasan PKS Tolak RUU DKJ: Cacat Prosedural

DPR dan pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke sidang paripurna dalam waktu dekat


Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

7 jam lalu

Suasana rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR: Masyarakat Adat di IKN Jangan Diperlakukan seperti Aborigin di Australia

Anggota DPR mengatakan bahwa jangan sampai IKN membuat warga setempat menjadi seperti masyarakat adat di negara-negara lain yang terpinggirkan.


DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

9 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
DPR dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa ke Paripurna, Fraksi PKS Menolak

DPR pemerintah telah menyepakati RUU Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) untuk dibawa ke pengambilan keputusan tingkat II atau rapat paripurna


Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

9 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor DPC PDIP setempat untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak dilantik, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Usai Datangi KPU, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor DPC soal 2 Caleg Diisukan Tak Akan Dilantik

Seribuan kader PDIP di Sukoharjo, menggeruduk kantor DPC PDIP setelah sebelumnya mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin, 18 Maret 2024.


Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

11 jam lalu

Massa dari PDIP di Kabupaten Sukoharjo mendatangi kantor KPU Sukoharjo untuk mempertanyakan nasib dua caleg PDIP yang dikabarkan tidak akan dilantik menjadi anggota DPRD setempat, Senin, 18 Maret 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Dua Caleg Dikabarkan Tak Akan Dilantik, Massa PDIP Sukoharjo Geruduk Kantor KPU

Seribuan kader PDIP mendatangi Kantor KPU Kabupaten Sukoharjo. Mereka berunjuk rasa menuntut keadilan bagi dua caleg PDIP yang menurut kabar tidak akan dilantik.


Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

12 jam lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memberikan keterangan usai menghadiri pertemuan dengan koalisi pasangan Ganjar-Mahfud di High End, Menteng, Jakarta, Kamis, 15 Februari 2024. Pertemuan tersebut membahas tentang Pemilu 2024 seperti persoalan dugaan kecurangan dan akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPU RI. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Hasto PDIP Sebut Pemilu 2024 Perpaduan Sempurna dari Kecurangan Pemilu 1971 dan 2009

Sekjen PDIP sebut Pemilu 2024 merupakan perpaduan sempurna dari seluruh kecurangan yang terjadi dalam Pemilu era Orde Baru dan era SBY.


KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

12 jam lalu

Masyarakat dari berbagai elemen melakukan aksi unjuk rasa menolak kecurangan Pemilu di depan Gedung KPU RI, Jakarta Pusat pada Senin, 18 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
KPU Sebut Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu Hal Lumrah

KPU mengklaim sangat transparan di setiap proses tahapan pemilu.


Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

12 jam lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Politikus PDIP Bantah Hakim MK Saldi Isra Terafiliasi Partainya

Sejumlah Politikus PDIP membantah tudingan bahwa Hakim MK Saldi Isra terafiliasi dengan partainya.


Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

13 jam lalu

Desy Ratnasari. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Karier Politik Desy Ratnasari, Penyanyi Tenda Biru Berkali jadi Anggota DPR dari Partai Biru

Desy Ratnasari pelantun Tenda Biru, terjun dalam dunia politik sejak 2014 hinggi kini berkali menjadi anggota DPR dari PAN.