Mantan Legislator Sebut Dana Reses Anggota DPR Kini Naik 2 Kali Lipat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti berpose di depan atap gedung Nusantara I komplek DPR/MPR yang diunggah pada 14 Juli 2020. Busana tenun tersebut merupakan hasil kreasi dari usaha milik KD bersama suaminya. Instagram/@Krisdayantilemos

    Penampilan penyanyi sekaligus anggota DPR RI, Krisdayanti berpose di depan atap gedung Nusantara I komplek DPR/MPR yang diunggah pada 14 Juli 2020. Busana tenun tersebut merupakan hasil kreasi dari usaha milik KD bersama suaminya. Instagram/@Krisdayantilemos

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Erik Satrya Wardhana mengatakan besar dana reses anggota Dewan periode ini naik signifikan dibanding saat dirinya menjabat pada 2009-2014. Besaran dana reses anggota DPR periode 2019-2024 ini terungkap lewat pernyataan kader PDI Perjuangan, Krisdayanti, beberapa hari lalu.

    "Kalau saya bandingkan soal dana reses dan dana aspirasi, totally saya kira dibandingkan periode sekarang lebih dari dua kali lipat naiknya," kata Erik dalam diskusi virtual yang digelar MNC Trijaya FM, Sabtu, 18 September 2021.

    Krisdayanti sebelumnya menyebut dana reses sebesar Rp 140 juta dikalikan delapan dalam satu tahun. Ramai disorot, politikus berlatar belakang penyanyi kondang itu belakangan mengklarifikasi bahwa dana reses bukan pendapatan pribadi anggota Dewan, tetapi disalurkan kepada masyarakat di daerah pemilihan melalui berbagai program.

    Erik bercerita, dana reses juga sempat naik secara signifikan di dua tahun terakhir DPR periode 2009-2014 dan menuai kritik dari lembaga pemantau parlemen. Kenaikan dana reses menjelang pemilu itu dinilai berpotensi menjadi alat kampanye anggota DPR inkumben.

    Erik mengatakan efektif atau tidaknya besaran dana reses dengan kinerja anggota Dewan bergantung kepada setiap orang. Mantan legislator dari Partai Hanura ini mengatakan, dana reses dan dana aspirasi dari negara terbilang pas-pasan jika anggota Dewan memang bekerja dengan serius, terlebih untuk masyarakat di daerah pemilihan.

    Dia mencontohkan, program penyerapan aspirasi di dapil selalu memerlukan dana untuk uang transportasi warga. Ia mengatakan masyarakat tak bisa begitu saja menghadiri undangan jika tidak difasilitasi uang transportasi.

    "Mungkin karena enggak ada alokasi buat transport, mereka enggak hadir. Jadi kalau mengundang untuk program penyerapan aspirasi ya harus sediakan (uang) transport," ujar eks anggota Dewan dari dapil Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor ini.

    Di sisi lain, Erik melanjutkan, ada juga anggota Dewan yang tak pernah berkunjung ke dapil selama masa reses. Dari sembilan anggota DPR dapil Jawa Barat 3 di periode 2009-2014, kata dia, bisa dibilang hanya tiga orang yang rutin berkunjung ke daerah pemilihan.

    Erik mengatakan kondisi di dapil-dapil lain pun tak jauh berbeda. Ia menyebut bahkan ada anggota DPR yang baru berkunjung ke dapil menjelang pemilu selanjutnya.

    "Jadi uang reses dikumpulin, di ujung baru dibagi. Ternyata ada yang begitu dan efektif memperoleh suara, karena ada realitas pragmatis di masyarakat," kata Erik.

    Erik mengatakan ada pula anggota DPR yang sama sekali tak pernah datang ke daerah pemilihan. Uang reses, ujarnya, sangat mungkin masuk ke kantong pribadi anggota Dewan yang bersangkutan.

    "Uangnya bisa masuk ke kantong pribadi, bisa, karena tidak ada kontrol, tidak ada pengawasan yang efektif untuk itu," ujar Erik.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI

    Baca: Fraksi PDIP: Mbak Krisdayanti Sangat Tulus, Kami Tidak Menyalahkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.