Sidang Perdana Dugaan Suap Pajak Angin Prayitno Aji Digelar Rabu Pekan Depan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. Angin Prayitno Aji diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Angin Prayitno Aji menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 24 Agustus 2021. Angin Prayitno Aji diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemeriksaan perpajakan tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan berkas perkara eks Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Dirjen Pajak Angin Prayitno Aji ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Kamis, 16 September 2021. Mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu akan menjalani sidang perdana pada Rabu, 22 September 2021.

    “Jaksa KPK Riniyati Karnasih telah melimpahkan berkas perkara terdakwa,” kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Jumat, 17 September 2021.

    Ali mengatakan selain Angin, berkas perkara mantan pejabat Ditjen Pajak Dadan Ramdani juga telah dilimpahkan. Mereka akan disidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.

    Ali mengatakan mereka didakwa melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP atau kedua Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke (1) KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

    KPK menetapkan Angin dan Dadan menjadi tersangka penerima suap. Berkas perkara untuk Angin telah dilimpahkan kepada jaksa pada 1 September 2021.

    KPK menduga Angin Prayitno Aji dan Dadan menerima uang dari tiga konsultan pajak untuk mengurus pemeriksaan pajak tiga perusahaan. Perusahaan itu yakni, PT Bank Pan Indonesia, PT Gunung Madu Plantations, dan PT Jhonlin Baratama. Uang yang diterima diperkirakan mencapati Rp 7,5 miliar dan Sin$ 2 juta.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.