TEMPO.CO, Jakarta - Penasihat Staf Kantor Kepresidenan, Andi Widjojanto, mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan mempertimbangkan sejumlah hal untuk memilih Panglima TNI pengganti Marsekal Hadi Tjahjanto.
"Pertama soal pandemi, kedua soal teror, ketiga soal isu Papua," kata Andi dalam wawancara bersama Tempo, Jumat, 17 September 2021.
Dalam ketiga hal itu, TNI banyak terlibat langsung di lapangan. Namun selain itu, Andi juga menyoroti adanya pertimbangan pemilihan panglima terkait dengan tahun politik di 2024 mendatang.
Apalagi, pemerintah, DPR, hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang membahas tahapan Pemilu 2024. Mulai dari bulan pelaksanaannya yang bisa jadi mundur ke Februari, hingga lama masa kampanyenya.
"Itu masih dibahas saat ini dan masih bisa terkait pertimbangan pemilihan panglima dilihat dari kemungkinan panglima sekarang dan panglima di tahun politik 2024," kata Andi Widjajanto.
Tak hanya itu, Andi juga menyoroti Pakta pertahanan yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison, yang dinamai Aukus. Kerja sama ini berfokus pada pembangunan kapal selam bertenaga nuklir untuk Angkatan Laut Australia.
"Ada ketegangan baru yang terkait dengan Aukus, kapal selam bertenaga nuklir, dengan militer Cina di Laut Cina Selatan. Itu aspek tatanan global yang akan jadi pertimbangan bagi presiden," kata Andi.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan memasuki masa pensiun pada akhir November 2021 ini. Sejauh ini 3 nama Kepala Tiga Matra TNI jadi kandidat terkuat pengganti Hadi. Mereka adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.
Baca juga: Menanti Panglima TNI Pilihan Jokowi
