Mengapa Presiden Jokowi Perlu Melantik Penyidik KPK Tak Lolos TWK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK, Novel Baswedan (kanan) dan Kasatgas Penyidik KPK Harun Al Rasyid (kiri) sebagai perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Penyidik KPK, Novel Baswedan (kanan) dan Kasatgas Penyidik KPK Harun Al Rasyid (kiri) sebagai perwakilan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Harun Al Rasyid, mengatakan Presiden Joko Widodo harus melantik para pegawai lembaga antirasuah yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK. Tujuannya, agar penindakan korupsi di Tanah Air bisa berjalan cepat.

    "Kalau dia rindu dengan OTT-OTT dan gerak cepat KPK dalam menindak korupsi, beliau harus bersikap untuk melantik para pendekar-pendekar lapangan OTT," kata Harun dalam pesannya, Kamis, 16 September 2021.

    Harun mengatakan apabila Jokowi akhirnya melantik mereka, itu bukan hanya kemenangan bagi pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan.

    "Tetapi hadiah besar bagi rakyat Indonesia karena melihat secercah harapan dalam pemberantasan korupsi."

    Harun dan 56 pegawai KPK lain dinyatakan tak lolos asesmen TWK dalam proses peralihan menjadi aparatur sipil negara (ASN). Di dalam daftar itu ada pula penyidik senior yang punya reputasi mentereng seperti Novel Baswedan, hingga Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo. Pimpinan KPK resmi memecat mereka per 30 September 2021.

    “Memberhentikan dengan hormat 51 pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat per tanggal 30 September 2021,” kata Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Rabu, 15 September 2021. Alex mengatakan KPK juga akan memberhentikan 6 orang pegawai yang dinyatakan lolos TWK, namun menolak mengikuti pendidikan pelatihan.

    CAESAR AKBAR | ROSSENO AJI NUGROHO

    Baca: Komisoner: Jokowi Bisa Pakai Temuan Komnas HAM untuk Selesaikan TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pro - Kontra Syarat Tes PCR Covid-19 untuk Penerbangan Jawa - Bali

    Syarat terbaru naik transportasi udara antara lain wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR. Kebijakan ini dinilai menyulitkan tak hanya penumpang.