Novel Baswedan Sebut Pimpinan KPK Berani Langgar Aturan Hukum

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Penyidik KPK Novel Baswedan (ketiga kiri) dan sejumlah perwakilan pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    Penyidik KPK Novel Baswedan (ketiga kiri) dan sejumlah perwakilan pegawai yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa 8 Juni 2021. Novel bersama sejumlah perwakilan pegawai KPK yang tak lolos TWK kembali mendatangi Komnas HAM untuk menyerahkan tambahan informasi dan dokumen terkait laporan dugaan pelanggaran HAM dalam proses TWK. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan, mengatakan, pimpinan KPK berani melanggar aturan hukum mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK).

    Novel mengatakan, dalam putusan Mahkamah Agung, tindak lanjut hasil TWK merupakan kewenangan pemerintah. Namun, dalam prosesnya, pimpinan melanggar hal tersebut dengan memberhentikan 57 pegawai KPK yang tak lulus TWK.

    “Berani merasa di atas pemerintah. Karena tidak perlu nunggu pemerintah, memutus dengan sepihak,” kata Novel dalam diskusi Jakartanicus, Kamis, 16 September 2021.

    Novel mengatakan, tindakan tersebut perlu dilihat secara serius karena ada upaya membungkam atau menyingkirkan orang-orang di lembaga antirasuah.

    “Kenapa begitu bencinya oknum-oknum tersebut dengan pegawai KPK yang bekerja dengan baik untuk memberantas korupsi,” ujarnya.

    Menurut Novel, orang yang benci dengan upaya memberantas korupsi bukan lah orang yang sungguh-sungguh akan memberantas korupsi. Novel mengingatkan bahwa orang-orang yang benci dengan 57 pegawai KPK tak lulus TWK merupakan orang-orang bermasalah. 

    Novel menyampaikan bahwa upaya memberantas korupsi adalah jalan terbaik untuk bisa terlaksananya pembangunan. Sebab, tidak mungkin ada proses pembangunan yang bisa berjalan, kebijakan yang efektif jika terjadi banyak praktek korupsi.

    “Tidak mungkin kita bisa melakukan hak-hak sebagai warga negara, berlakunya demokrasi apabila penegak hukumnya bermasalah dengan tindak pidana korupsi,” ucapnya.

    Novel Baswedan merupakan salah satu dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan karena tak lulus TWK. Ketua KPK Firli Bahuri telah menandatangani surat keputusan pemberhentian terhadap pegawai KPK yang tak lulus TWK. Dalam surat tersebut, mereka diberhentikan per 30 September 2021.

    Baca juga: Novel Baswedan Anggap Tawaran ke BUMN Sebagai Penghinaan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Indonesia Peringkat Pertama Covid-19 Recovery Index Asia Tenggara: Begini Kondis

    Indonesia berada di peringkat pertama di Asia Tenggara dalam Covid-19 Recovery Index yang dirilis media Jepang. Ada hal yang masih jadi perhatian.