4 Kemampuan yang Harus Dimiliki Panglima TNI Menurut Komisi Pertahanan DPR

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin bersama anggota Komisi I DPR Nurul Arifin. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Pertahanan DPR TB Hasanuddin menilai ada empat kemampuan dari sisi internal yang perlu menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam menunjuk Panglima TNI. Pertama, kata dia, panglima tentara yang baru harus mampu melanjutkan pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) karena telah memasuki tahap ketiga atau terakhir pada 2024.

    "Kita baru tercapai sekian puluh persen, belum 100 persen. Perkiraan saya baru sekitar 60 persen," kata Hasanuddin dalam diskusi bertema Tantangan Besar Panglima TNI Baru di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 16 September 2021.

    Hasanuddin mencontohkan pada kurun 2021-2024 MEF pertahanan fisik Indonesia bertambah 20 persen, maka secara keseluruhan menjadi 80 persen sehingga harus diselesaikan Panglima TNI yang baru. Penetapan tiga periodisasi MEF ini terjadi pada masa pemerintahan Presiden Susilo Yudhoyono. Namun, menurut Hasanuddin, MEF bisa saja berubah situasinya dan perlu ada penguatan berdasarkan ancaman di lingkungan, seperti geopolitik dan geostrategi.

    Kedua, ujar dia, panglima baru harus melanjutkan, menjaga, dan meningkatkan profesionalisme prajurit berdasarkan frekuensi pelatihan dan pendidikan. Prajurit TNI, tutur Hasanuddin, tidak boleh memiliki kemampuan yang asal-asalan karena telah dilengkapi dengan senjata yang bagus. Mereka harus meningkatkan profesionalisme secara bertahap dan berkelanjutan.

    "Bertahap, mulai dari latihan perorangan, tingkat regu, tingkat peleton, divisi, dan gabungan antara (matra) laut, udara, serta laut harus diasah untuk kesiapan menghadapi ancaman ke depan," ujarnya.

    Kemampuan ketiga yang harus dimiliki seorang Panglima TNI adalah mendisiplinkan prajuritnya. Karena berdasarkan catatannya dalam dua-tiga tahun terakhir ada ratusan prajurit yang melarikan diri dari satuannya. Kasus perkelahian prajurit antar-angkatan maupun dengan polisi juga harus menjadi fokus Panglima TNI untuk diselesaikan. "Saya harap Panglima TNI ke depan bisa menekan, mengeliminasi sekecil mungkin agar kasus-kasus indisipliner tidak terulang kembali," kata politikus PDI Perjuangan itu.

    Adapun keempat, Panglima TNI harus mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit. Sebab kalau prajurit dituntut berlatih dengan baik, maka asupan makanan yang bergizi harus diperhatikan. Ia mencontohkan seorang prajurit dalam sehari memerlukan asupan sebanyak 3.800-4.000 kalori sehingga mereka perlu mendapatkan makanan yang baik dan bergizi.

    "Karena itu (uang) lauk-pauk harus ditingkatkan, misalnya saat ini Rp 65.000 per hari, perlu ditingkatkan menjadi Rp 100.000 sehingga sekitar Rp 2-3 juta perbulan untuk prajurit agar mereka berlatih menjadi prajurit yang profesional," ujar Hasanuddin ihwal kemampuan yang mesti dimiliki Panglima TNI.

    Baca Juga: Menanti Panglima TNI Pilihan Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Rapor 2 Tahun Jokowi - Ma'ruf Amin, Beda Lembaga Beda Pula Hasilnya

    Pada 20 Oktober 2021, masa kerja Jokowi - Ma'ruf Amin tepat 2 tahun. Ada sejumlah lembaga mencatat ketidaksesuaian realisasi dengan janji kampanye.