Eksklusif: Ini Isi Surat Pemecatan Pegawai KPK yang Diteken Firli Bahuri

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bagikan Berita
    Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. Rudi Hartono Iskandar bersama sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK yaitu Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT.AP Anja Runtuwene, diduga terlibat kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang merugikan negara sedikitnya Rp152,5 Miliar. ANTARA/ Reno Esnir

    Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. Rudi Hartono Iskandar bersama sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK yaitu Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT.AP Anja Runtuwene, diduga terlibat kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang merugikan negara sedikitnya Rp152,5 Miliar. ANTARA/ Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri telah menerbitkan keputusan tentang pemberhentian dengan hormat pegawai KPK.

    Surat Keputusan Nomor 1354 Tahun 2021 itu ditetapkan pada 13 September 2021. Dalam keputusannya, Firli Bahuri memberhentikan pegawai KPK terhitung mulai 30 September 2021.

    “Pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan tunjangan hari tua dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan,” bunyi SK yang diperoleh Tempo dari sumber, Kamis, 16 September 2021.

    Diktum selanjutnya menyampaikan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

    Ada lima poin yang menjadi pertimbangan. Pertama berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Kedua, pegawai ASN secara filosofis dan ideologis disyaratkan memiliki kewajiban setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

    Poin ketiga, pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dengan persyaratan sesuai ketentuan dalam Pasal 3 PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengadlihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN, dan Pasal 5 Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai ASN.

    Poin keempat, pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk dialihkan menajadi pegawai ASN diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai. Poin kelima, berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam poin pertama hingga keempat, perlu menetapkan keputusan pimpinan KPK tentang pemberhentian dengan hormat pegawai KPK.

    Baca juga: KPK Pecat 57 Pegawai per 30 September, Ini Daftar Lengkapnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Prosedur dan Syarat Perjalanan selama PPKM Level 3 Nataru

    Pemerintah mengeluarkan syarat dan prosedur perjalanan selama PPKM saat Natal dan Tahun Baru. Perjalanan ke masuk dari luar negeri juga diperketat.

    Dapatkan 2 artikel premium gratis
    di Koran dan Majalah Tempo
    hanya dengan Register TempoID

    Daftar Sekarang (Gratis)