Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Inovasi Daerah demi Optimalkan Potensi

image-gnews
Diskusi online KSIxChange#35: Pentingnya Inovasi Kebijakan dalam Optimalisasi Potensi Daerah melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (26/8)
Diskusi online KSIxChange#35: Pentingnya Inovasi Kebijakan dalam Optimalisasi Potensi Daerah melalui aplikasi zoom meeting, Kamis (26/8)
Iklan

INFO NASIONAL – Pemerintah pusat terus mendorong inovasi kebijakan di level pemerintah daerah agar dapat menggali potensi daerahnya. Komitmen itu dipertegas melalui payung hukum, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

“Pemerintah sudah sangat luar biasa. Kita bisa berkaca pada UU Nomor 23, di dalamnya ada bab khusus terkait inovasi daerah. Kemudian juga ada berbagai peraturan turunan lainnya. Jadi dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah pusat sudah sangat luar biasa terhadap kebijakan yang mendorong inovasi,” ujar Herman N Suparman, Direktur Eksekutif, Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) saat menjadi pembicara dalam Webinar KSIxChange#35 dengan tema “Pentingnya Inovasi Kebijakan dalam Optimalisasi Potensi Daerah” Kamis, 26 Agustus 2021.

Sedangkan pemerintah daerah pun telah berupaya melakukan inovasi, terutama pada aspek pelayanan publik. Saat ini semakin menjamurnya aplikasi-aplikasi di berbagai daerah yang dapat mempermudah proses perizinan. 

Senada, Plt Direktur Regional II, Kementerian PPN/Bappenas,Mohammad Roudo, mengatakan secara regulasi, upaya mendorong inovasi di daerah sebenarnya sudah cukup mumpuni. “Bahkan di RPJMN ada satu bab yang menyatakan dorongan untuk inovasi daerah. Salah satu isu strategisnya, terdapat target daerah tentang indeks inovasi,” katanya. 

Indeks Inovasi Tinggi Daerah sebesar 36 persen memang tercantum dalam RPJMN 2020-2024. Namun, Roudo menilai regulasi yang ada belum cukup menggenjot inovasi di daerah. Penyebabnya yakni iklim inovasi yang belum mendukung, termasuk SDM dan pendanaan. Kemudian, nilai-nilai inovasi belum terinternalisasi dengan baik, dan menipisnya kepercayaan terhadap sebuah tindakan inovasi.  “Perlu membangun trust. Apa pun yang dilakukan, yang penting menuju satu titik dan berdasarkan bukti, maka kita harus dukung,” ujarnya.

Sedangkan Herman menyoroti sejumlah faktor yang menyebabkan inovasi daerah belum maksimal. Diantaranya banyak peraturan daerah yang bermasalah sehingga harus dikoreksi dan dilakukan perubahan dan mininmnya pelibatan stakeholder dalam perumusan kebijakan.

“Dan tantangan utamanya kurangnya dukungan infrastruktur terutama komitmen pemimpin dan perangkat terkait dalam mendukung kebijakan berbasis bukti. Dua, persoalan SDM,” katanya.

Terkait komitmen pemimpin dalam mendorong inovasi daerah, Herman melihat keberhasilan sebuah daerah melakukan inovasi tergantung pada jiwa kepemimpinan atau leadership yang sedang menjabat. Pasalnya, sejumlah daerah telah berhasil menciptakan inovasi berkat pemimpinnya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Koordinator Program Knowledge to Policy Yayasan BaKTI Rahmad Sabang bercerita tentang strategi yayasannya sehingga mendapat dukungan dari Gubernur Sulawesi Selatan. 

Dia dan rekan-rekannya di Yayasan BaKTI mengidentifikasi isu yang relevan dengan kebutuhan masyaraka dan sesuai dengan agenda pemda. “Pertanyaan besarnya adalah, apa potensi lokal yang bisa membuat Sulsel bangkit kembali? Di sini ada empat komunitas besar di masyarakat yakni padi, jagung talas, dan sutra,” ujarnya.

Setelah melalui sejumlah diskusi di forum, mereka akhirnya memutuskan untuk mengembangkan potensi sutra. “Sutra adalah komunitas budaya yang pernah jadi kebanggan budaya namun produktivitas terus merosot bahkan nyaris hilang. Tadinya 15 kabupaten berkurang hingga tinggal 2 kabupaten,” katanya.

Gayung bersambut, Bappelitbangda (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah) Provinsi Sulsel  menyambut tawaran kolaborasi untuk melakukan kajian rantai nilai sutra tersebut.  “Kami bertemu Gubernur, bahkan pada pertemuan terakhir beliau membuat matriks rencana kerja lengkap dengan pembagian peran antara OPD dan anggaran,” ujar Rahmad. 

Menurut Rahmad, kesuksesan memperoleh dukungan dari gubernur karena isu rantai nilai sutra cocok dengan visi misi dan masuk dalam agenda pemerintah, tercantum dalam RPJMD.  “Ketiga, orientasi keberpihakan. Ketika pemda menjadikan ini sebagai visi, maka ada keberpihakan. Kita harus mendukung sebagai agenda bersama,” katanya.

Langkah Yayasan BaKTI selain mendorong pemda menjalankan kebijakan inovasi, juga menjadi praktik kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak. Sinergi ini menjadi implementasi pengetahuan untuk menghasilkan perubahan.

“Bersama Yayasan Bakti kami melakukan rintisan program rintisan rantai nilai sutra dengan cara kolaborasi. Ini pertama kali kami lakukan dengan multi pihak, pentaheliks. Para peneliti kami langsung terjun bergabung dengan tim yang dibentuk dari akademisi, LSM, dan sebagainya. Kami jadi lebih memahami bagaimana mendapatkan transfer knowledge dari masing-masing tim,” kata Yvonne M. Salindeho, Analis Kebijakan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pegadaian Ajak Masyarakat Umrah Akbar Bersama

13 jam lalu

Pegadaian Ajak Masyarakat Umrah Akbar Bersama

Pegadaian menyelenggarakan Umrah Akbar Pegadaian dengan jadwal keberangkatan 22, 23 dan 24 April 2024.


Desa Sukomulyo Raih Penghargaan Desa BRILian, Sukses Hidupkan Berbagai Unit Usaha

13 jam lalu

Desa Sukomulyo Raih Penghargaan Desa BRILian, Sukses Hidupkan Berbagai Unit Usaha

Desa Sukomulyo memiliki beberapa produk unggulan desa yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa


BRI Dorong Inklusi Keuangan Lewat Digitalisasi

14 jam lalu

BRI Dorong Inklusi Keuangan Lewat Digitalisasi

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkomitmen untuk terus mendorong inklusi keuangan diseluruh penjuru negeri sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.


BRI Lakukan Penyesuaian Jam Operasional di Bulan Ramadan

14 jam lalu

BRI Lakukan Penyesuaian Jam Operasional di Bulan Ramadan

BRI menghadirkan Sabrina untuk memberikan layanan perbankan bagi nasabah sesuai kebutuhannya.


Disuplai Listrik PLN, Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Mampu Tingkatkan Produktivitas

15 jam lalu

Disuplai Listrik PLN, Pabrik Jagung Milik Pemprov Sumbar Mampu Tingkatkan Produktivitas

PT PLN (Persero) menyuplai listrik sebesar 555 kilo volt ampere (kVA) untuk pabrik jagung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat.


Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

16 jam lalu

Pemkab Kukar Gelontorkan 700 M untuk Perkuat Sektor Pertanian

Kukar merupakan daerah lumbung pangan bagi Provinsi Kalimantan Timur


Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komib

16 jam lalu

Bamsoet Apresiasi Mesin Pemilah Sampah Karya Komib

Bamsoet apresiasi inovasi mesin pemilah sampah oleh komunitas Karya Pelajar Mengabdi Bangsa Indonesia


Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

17 jam lalu

Kolaborasi PLN, BUMN, dan BPKP Lanjutkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

MoU yang ditandatangani PLN dan 32 BUMN lainnya ini merupakan upaya bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah tata kelola korporasi, guna menuju korporasi dengan tata kelola yang baik dan bersih.


PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

17 jam lalu

PLN Diapresiasi Berhasil Bangun HRS Pertama di Indonesia

PLN menunjukkan karya nyata dan bukti konkrit energi hidrogen merupakan satu keniscayaan bagi Indonesia


Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

17 jam lalu

Pegadaian Lantik Pengurus BUMN Muda Pegadaian

PT Pegadaian melantik pengurus organisasi kepemudaan yang diinisiasi oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMN, yang tergabung dalam BUMN Muda Pegadaian.