Kata Firli Bahuri Soal Penyaluran Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK ke BUMN

Reporter:
Editor:

Kodrat Setiawan

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. Rudi Hartono Iskandar bersama sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK yaitu Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT.AP Anja Runtuwene, diduga terlibat kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang merugikan negara sedikitnya Rp152,5 Miliar. ANTARA/ Reno Esnir

    Ketua KPK Firli Bahuri memberikan keterangan pers terkait kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Senin, 2 Agustus 2021. Rudi Hartono Iskandar bersama sejumlah pihak yang sebelumnya telah ditahan KPK yaitu Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles, Direktur PT Adonara Propertindo (AP) Tommy Adrian dan Wakil Direktur PT.AP Anja Runtuwene, diduga terlibat kasus korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019, yang merugikan negara sedikitnya Rp152,5 Miliar. ANTARA/ Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri menanggapi kabar soal pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ditawarkan pindah ke badan usaha milik negara (BUMN). Menurut dia, lembaganya hanya memfasilitasi adanya permintaan penyaluran itu.

    “Tugas kami mengurusi jikalau ada permintaan. Nah, permohonan itu yang kami urusi,” kata dia di kantornya, Jakarta, Rabu, 15 September 2021.

    Dia menyadari bahwa para pegawai yang akan diberhentikan itu memiliki tanggung jawab ke anak dan istri. Dia pun menghormati bila ada yang menolak penyaluran itu. “Itu hak pribadi, kami tidak bisa memaksa,” kata dia.

    Dia mencontohkan tawaran untuk 24 pegawai yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan. Dia bilang KPK menghargai enam orang yang menolak mengikuti program tersebut. “Kami tidak menawarkan atau meminta, tapi menampung kalau ada keinginan,” kata Firli Bahuri.

    Salah satu pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat, Giri Suprapdiono, mengatakan pegawai tidak pernah meminta disalurkan ke instansi lain. Menurut dia, justru pimpinan yang proaktif menawarkan program itu.

    Dia mengatakan, tawaran itu diberikan di saat yang tidak tepat. Seharusnya, kata dia, pimpinan berfokus pada temuan Komnas HAM dan Ombudsman yang menemukan banyak pelanggaran dalam pelaksanaan TWK.

    “Tawaran ke BUMN adalah peluang bagus untuk membangun antikorupsi di korporasi, namun harus dilakukan di waktu, proses yang tepat,” kata dia.

    Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, menanggapi kabar pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ditawarkan pindah ke BUMN. "Enggak ada info itu," kata dia kepada Tempo, Selasa, 14 September 2021.

    CAESAR AKBAR

    Baca juga: Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ditawari Pindah ke BUMN, Ini Kata Stafsus Erick Thohir


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.