Kecewa Kinerja KPK, Koalisi Sipil Dirikan Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bersama penyidik senior KPK, Novel Baswedan, membuka selubung kain kembali layar penghitung waktu sejak Novel Baswedan, diserang selama itu pula polisi gagal mengungkap pelaku, di gedung KPK Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Layar penghitung waktu ini, untuk kembali mengingatkan Pimpinan KPK terpilih (2019 -2023) segera menuntaskan kasus penyiraman Air Keras terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan yang hingga 1000 hari tidak terungkap pelakunya. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang bersama penyidik senior KPK, Novel Baswedan, membuka selubung kain kembali layar penghitung waktu sejak Novel Baswedan, diserang selama itu pula polisi gagal mengungkap pelaku, di gedung KPK Jakarta, Kamis, 19 Desember 2019. Layar penghitung waktu ini, untuk kembali mengingatkan Pimpinan KPK terpilih (2019 -2023) segera menuntaskan kasus penyiraman Air Keras terhadap Penyidik Senior KPK Novel Baswedan yang hingga 1000 hari tidak terungkap pelakunya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi masyarakat sipil mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi bentuk kekecewaan terhadap  kinerja KPK belakangan ini. Kantor darurat ini didirikan secara simbolik di depan Gedung Anti-Corruption Learning Center, Kuningan, Jakarta Selatan atau gedung KPK lama.

    Mantan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, perwakilan masyarakat sipil dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta dan sejumlah pegawai KPK yang tersingkir lewat Tes Wawasan Kebangsaan, seperti Novel Baswedan hadir di acara itu.

    “Yang kami lakukan saat ini sejalan dengan revolusi mental Presiden Jokowi, poin paling atas dari revolusi mental adalah integritas,” kata Saut saat acara itu, Rabu, 15 September 2021.

    Saut mengatakan 57 pegawai yang dipecat bukan pengemis pekerjaan. Tapi, orang yang memperjuangkan keadilan. Kuasa hukum 57 pegawai, Saor Siagian mengatakan para pegawai itu dipecat karena dianggap tidak bisa berkompromi terhadap korupsi. Dia mengatakan justru pimpinan KPK Firli Bahuri dkk yang bermasalah dan sebagiannya telah dinyatakan melanggar etik. “Para pelanggar etik inilah yang merancang TWK,” kata dia.

    Di kantor darurat ini, masyarakat bisa menitipkan surat ke Presiden Jokowi. Masyarakat bisa meminta agar Presiden Jokowi membatalkan pemecatan terhadap pegawai. Kantor darurat akan buka tiap Selasa dan Jumat pukul 16.00-17.00 WIB.

    Di hari yang sama dengan pendirian kantor ini, KPK mengumumkan akan memecat pegawai yang gagal TWK pada 30 September 2021. Total pegawai yang dipecat berjumlah 56 orang, plus 1 orang yang sudah masuk masa pensiun.

    Baca: KPK Bantah Mempercepat Pemecatan Pegawai Tak Lolos TWK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.