INFO NASIONAL - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak komunitas kendaraan listrik mensosialisasikan pentingnya migrasi kendaraan konvesional berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik.
Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) itu mengatakan kendaraan listrik merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap Perpres Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL-BB) untuk Transportasi Jalan.
Saat ini tren industri otomotif dunia semakin mengarah pada pengembangan industri kendaraan listrik. Apalagi, ketersediaan sumber daya minyak dan gas sebagai bahan bakar kendaraan konvensional semakin menipis. "Butuh partisipasi semua pihak untuk mempercepat migrasi kendaraan konvesional berbahan bakar minyak ke kendaraan bermotor listrik," ujar Bamsoet saat menerima General Manajer Motor Listrik Gesit Bali, Sari Suryati dan Komunitas Kendaraan Listrik Dewata EVi Association (DEVA) di Bali, Rabu, 15 September 2021.
Hadir dari Dewata EVi Association (DEVA) antara lain Peter Kho, Oscar Praditya, Andre Pratama Djatmiko dan Komang Tria Aprianta.
Bamsoet menuturkan, berdasarkan data Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), hingga akhir tahun 2020 sedikitnya ada 143,75 juta unit motor berbahan bakar minyak di Indonesia. Sedangkan, jumlah kendaraan mobil penumpang, mobil bus, dan mobil angkutan barang berbahan bakar minyak yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) hingga tahun 2018 lalu sudah mencapai 19,8 juta unit.
"Akibatnya, subsidi BBM terus meningkat. Dalam rentang waktu 2014-2019 saja, jumlah subsidi BBM mencapai Rp 700 triliun. Di APBN 2021, subsidi untuk BBM jenis tertentu mencapai Rp 16,6 triliun," kata dia.
Tidak hanya itu, Bamsoet melanjutkan, tingkat kematian akibat polusi udara di Indonesia juga cukup tinggi. Menurut Greenpeace, angka kematian dini akibat polusi udara di Indonesia sejak 1 Januari 2020 diperkirakan mencapai lebih dari 9.000 jiwa.
"Tidak ada alasan untuk tidak segera bermigrasi ke kendaraan listrik. Perawatan rendah, subsidi BBM bisa dialihkan ke sektor lainnya, serta polusi udara menurun. Jika tidak digencarkan sejak dini, Indonesia bisa tertinggal dari negara maju lainnya," ujar Ketua DPR RI ke-20 dan Mantan Ketua Komisi III DPR RI Bidang Hukum tersebut. (*)
