Tahun Ini, Kejaksaan Agung Sebut Kembalikan Kerugian Negara hingga Rp 15 Triliun

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (tengahi) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Jampidsus Kejagung) Ali Mukartono (tengahi) bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (kiri) dan Deputi Penindakan KPK Karyoto (kanan), menyampaikan keterangan kepada wartawan, usai melaksanakan gelar perkara atau ekspos kasus suap Djoko Tjandra, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat 11 September 2020. KPK dan Kejagung berkoordinasi terkait perkembangan penanganan perkara suap yang menjerat Jaksa Pinangki, untuk membantu pengurusan fatwa bebas bagi terpidana korupsi hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra di Mahkamah Agung (MA). ANTARA FOTO/Reno Esnir

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung mengklaim berhasil mengembalikan kerugian negara hingga belasan trilun sejak Januari-Juni 2021. Pengembalian kerugian negara itu dari penanganan kasus korupsi.

    "Jumlah penyelamatan keuangan negara pada semester I (Januari-Juni 2021) sebesar Rp15.815.637.658.706,70," ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Ali Mukartono melalui keterangan tertulis pada Rabu, 15 September 2021.

    Ali mengatakan, uang tersebut berasal dari eksekusi denda dan uang pengganti 269 perkara. Sedangkan eksekusi badan dilakukan kepada 342 terpidana dari total 386 surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan.

    Selain itu, sejak periode Januari-Juni 2021, telah dilakukan penyidikan 908 perkara. Dari jumlah itu, 226 di antaranya belum sampai ke tahap penuntutan. Sedangkan jumlah penyelidikannya sebanyak 820 perkara.

    Ali pun mengingatkan, dalam perkara tindak pidana korupsi, modus baru secara dinamis terus bermunculan dan bermetamorfosis untuk mengelabui aparat penegak hukum. "Kecermatan dan ketelitian segenap jajaran Pidsus sangat diperlukan untuk mengungkap semuanya," ucap Ali.

    ANDITA RAHMA

    Baca: Kasus Asabri, Kejagung Bakal Sita Aset Milik Teddy Tjokrosaputro


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.