Jaksa Agung Ancam Evaluasi Kajati dan Kajari yang Tak Tuntaskan Kasus Korupsi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerja Menko Polhukam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Jaksa Agung Republik Indonesia ST Burhanuddin memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan sebagai bagian dari kunjungan kerja Menko Polhukam di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. Kunjungan kerja tersebut dilakukan untuk berkoordinasi serta membahas penanganan sejumlah kasus korupsi. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan akan ada evaluasi terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak maksimal menyelesaikan kasus korupsi di wilayah hukumnya masing-masing.

    Burhanuddin memberikan tenggat waktu hingga 2022 kepada seluruh anak buahnya untuk menyelesaikan seluruh kasus.

    "Saya akan beri kesempatan tenggat waktu sampai dengan Rapat Kerja Kejaksaan yang akan datang. Saya minta Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) agar melakukan update dan evaluasi akurasi data penanganan perkara," ujar Burhanuddin melalui keterangan tertulis pada Rabu, 15 September 2021.

    Kendati demikian, Burhanuddin mewanti-wanti agar pengusutan kasus korupsi tidak dilakukan secara serampangan dan asal-asalan. Ia tak ingin evaluasi tahunan menjadi momok menakutkan.

    "Jangan menangani perkara hanya dikarenakan takut dievaluasi, tetapi tanganilah perkara korupsi sebagai bentuk dedikasi saudara kepada masyarakat," kata Burhanuddin.

    Di sisi lain, Burhanuddin mengakui tidak mudah bagi kejaksaan menangani perkara korupsi lantaran muncul tren serangan balik dari para koruptor dengan membentuk opini melalui media massa.

    "Bahkan belakangan muncul tren corruptors fight back, jangan takut dan jangan gentar. Selama kalian bekerja dengan professional dan cermat, saya akan menjaga kalian," ucap Burhanuddin.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pelonggaran Kembali PPKM: Aturan Baru WFO, Bioskop, dan Anak-anak

    Pemerintah kembali melonggarkan sejumlah aturan PPKM yang berlaku hingga 4 Oktober 2021. Pelonggaran termasuk WFO, bioskop, dan anak-anak di mall.