MUI Dorong Polisi Tindak Tegas Pembuat Petasan dari Al Quran

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. ANTARA/Fransiska Ninditya

    Wakil Ketua MUI Anwar Abbas. ANTARA/Fransiska Ninditya

    TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong aparat kepolisian untuk menindak tegas pelaku pembuat petasan yang menggunakan lembaran Al Quran sebagai pembungkusnya. Tindakan itu dinilai telah menghina umat Islam.

    "Untuk itu kalau ada orang atau oknum yang telah memperlakukan kitab suci Al Quran tersebut tidak dengan baik, maka negara harus turun untuk memberi peringatan dan membuat efek jera kepada yang bersangkutan," ujar Wakil Ketua MUI Anwar Abbas saat dihubungi dari Jakarta, Rabu, 15 September 2021.

    Sebelumnya beredar video yang menunjukkan sisa-sisa letusan petasan yang dibungkus lembaran Al Quran. Video itu diunggah melalui akun Instagram @viralciledug.

    Dalam keterangannya, akun tersebut menyampaikan bahwa lokasi kejadian itu berada di Parung Serab, Ciledug, Tangerang.

    Sisa petasan itu ditemukan setelah seorang warga menggelar acara pernikahan pada Sabtu (11/9). Dalam acara tersebut ada momen membakar petasan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat setempat.

    Saat ini polisi tengah mendalami pihak pemasok bungkus petasan yang diduga dari lembaran Al Quran di Ciledug, Tangerang. Sejumlah saksi telah diperiksa, termasuk orang yang menjual petasan tersebut.

    Anwar Abbas menjelaskan bahwa Al Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Maka wajib untuk menghormati dan memperlakukannya dengan baik.

    Sementara penggunaan lembar Al Quran sebagai pembungkus petasan dianggap sudah keterlaluan dan tak bisa ditolerir. Maka dari itu, pelaku mesti diberi efek jera.

    "Membuat efek jera kepada yang bersangkutan agar yang bersangkutan jangan mengulangi perbuatannya yang tidak terpuji dan membuat gaduh tersebut lagi," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.