KNPB Bantah Anggotanya Tertangkap dan Terlibat Penyerangan Koramil Maybrat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com

    Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Nasional Badan Pengurus pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB), Ones Suhuniap, membantah tudingan kepolisian yang mengatakan telah menangkap anggota KNPB, dalam kasus penyerangan Pos Koramil di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan,  Maybrat, Papua Barat. Dalam penyerangan tersebut, 4 prajurit TNI tewas.

    "Polisi mengatakan dua orang ditangkap itu anggota KNPB dan ketua sektor kisor itu tidak benar. Karena nama yang disebutkan itu DPO tidak ada satu pun anggota KNPB," kata Ones dalam keterangan tertulis, Rabu, 15 September 2021.

    Dari 17 orang yang ditetapkan DPO dan dua orang yang ditangkap kepolisian, sama sekali bukan anggota KNPB. Ia merasa polisi menjadikan KNPB sebagai kambing hitam dalam peristiwa penyerangan itu.

    "Kami dapat laporan semua informasi pembohongan publik dan tidak benar. Kami punya laporan dari lapangan," kata Ones.

    Polda Papua Barat sebelumnya menyebut pemimpin KNPB sektor Kisor atas nama Silas Ki sebagai otak dalam penyerangan. Ones menegaskan KNPB secara organisasi KNPB tidak berjuang untuk memusuhi manusia termasuk TNI - Polri.

    "Tidak ada agenda pembunuhan TNI atau instruksi secara organisasi menyerang anggota TNI-Polri," kata Ones beberapa hari lalu.

    Ones pun meminta kepolisian mendalami penyelidikan lebih jauh siapa otak di balik penyerangan itu. Jika terbukti mereka anggota KNPB dan terlibat dalam aksi tersebut, Ones menegaskan aksi itu adalah di luar organisasi bukan keputusan organisasi.

    "Mengacu pada aturan dan prinsip organisasi, maka bertentangan dengan nilai humanity sehingga bertanggung jawab secara individu bukan organisasi. Saat ini organisasi tidak pernah mengeluarkan aksi sabotase atau Gerilya Kota," kata Ones.

    Baca: TNI-Polri Perbaiki Jembatan yang Diduga Dirusak KNPB di Papua Barat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.