Ombudsman akan Serahkan Rekomendasi Temuan Soal TWK ke Jokowi Besok

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ombudsman sedang menyusun rekomendasi mengenai pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Ombudsman menargetkan rekomendasi itu akan diserahkan ke Presiden Joko Widodo, besok.

    “Semoga besok sudah bisa diserahkan,” kata Ketua Ombudsman RI M. Najih, lewat pesan teks, Rabu, 15 September 2021.

    Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan rekomendasi adalah produk akhir dari lembaganya. “Ini adalah mahkota Ombudsman yaitu rekomendasi," kata Robert dalam keterangan video, Selasa malam, 14 September 2021.

    Sebelumnya, Ombudsman telah menyampaikan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan mengenai TWK KPK. Hasilnya, Ombudsman menemukan telah terjadi maladministrasi, penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan TWK. Ombudsman menyarankan sejumlah tindakan korektif, namun ditolak oleh KPK dan Badan Kepegawaian Negara.

    Menurut Robert, saran-saran perbaikan yang telah disampaikan di LAHP akan diperkuat dalam rekomendasi yang sedang disusun ini. Ia berharap rekomendasi lembaganya akan menjadi dasar kuat bagi Presiden Jokowi untuk mengambil alih proses dan menetapkan pegawai KPK yang tak lolos asesmen TWK menjadi ASN.

    Di lain sisi, KPK dikabarkan akan segera memecat pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Sumber Tempo mengatakan surat keputusan ihwal pemberhentian bahkan sudah diteken. "SK Pemberhentian kami sudah ditandatangani dengan TMT (terhitung mulai tanggal) 1 Oktober 2021," kata sumber tersebut, Rabu, 15 September 2021.

    Baca juga: Pusat Studi Hukum: TWK Singkirkan Individu yang Bekerja Keras untuk KPK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.