Ada Bukti Tawaran Penyaluran Pegawai ke BUMN Diduga Dibuat Pejabat KPK

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan menawarkan pegawainya yang tidak memenuhi syarat dalam Tes Wawasan Kebangsaan untuk disalurkan ke BUMN. Penyidik KPK nonaktif Novel Baswedan meyakini formulir tawaran itu atas sepengetahuan pimpinan KPK.

    “Beberapa kawan dihubungi oleh insan KPK yang diyakini dengan pengetahuan pimpinan,” kata Novel, Senin, 13 September 2021.

    KPK belum mengkonfirmasi kabar itu, namun ada petunjuk bahwa tawaran itu memang benar dari KPK. Petunjuk itu berupa draf surat permohonan penyaluran yang beredar. Surat tersebut memuat isian dan permohonan ke pimpinan komisi agar mau menyalurkan mereka untuk bekerja di instansi lain milik pemerintah.

    Metadata surat permohonan yang diperoleh dari sumber di KPK menunjukkan bahwa draf surat itu dibuat pada 13 September 2021 pukul 14.04. Dokumen terakhir dimodifikasi pada hari yang sama pukul 16.52. Penulisnya disebutkan bernama Muhammad Ferdiansyah. Ferdiansyah saat ini menjabat pelaksana tugas Kepala Bagian Pelayanan Kepegawaian Biro SDM KPK.

    Ferdi belum merespons pesan konfirmasi yang dikirimkan Tempo ke nomor WhatsApp miliknya. Begitupun pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri juga belum memberi tanggapan.

    Sebelumnya dalam keterangan tertulis, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membantah adanya surat penawaran bagi pegawai yang tidak lolos TWK untuk diusulkan bergabung di BUMN.

    "Yang jelas form-nya saya tidak tahu, kalau ditawari itu bukan ditawari. Mereka itu katanya sih ya mereka nanya masa sih pimpinan (KPK) tidak memikirkan mereka, begitu," kata Ghufron.

    Hingga saat ini, kata Ghufron, tidak ada permintaan pengunduran diri bagi pegawai yang tidak lolos TWK tersebut. "Yang jelas dari kami tidak ada meminta pengunduran diri dan lain-lain," ucap Ghufron.

    Ia menduga tidak semua pegawai yang tidak lolos TWK tersebut melawan, namun ada juga yang meminta agar Pimpinan KPK memikirkan nasib mereka. "Artinya, mereka yang TMS (tidak memenuhi syarat) kan ada macam-macam levelnya, ada yang melawan kemudian ada yang meminta tolong. Mungkin ada yang minta tolong begitu, mereka mungkin inisiasi di antara mereka sendiri, itu mungkin," ujar dia.

    Baca: Nasib Pegawai KPK Korban TWK di Tangan Jokowi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.