Luhut Ungkap Alasan Cakupan Vaksinasi Jadi Indikator Penilaian PPKM

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) bersama Ketua KPK Firli Bahuri menjawab pertanyaan awak media usai menghadiri peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 13 April 2021. Stranas PK (Strategi Nasional Pencegahan Korupsi) adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan K/L, Pemda dan stakeholder dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah terus melakukan persiapan untuk hidup bersama dengan Covid-19. Tiga kunci utama strategi pemerintah dalam lal ini adalah meningkatkan cakupan vaksinasi, meningkatkan tracing, testing, dan treatment serta meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan dengan implementasi skrining PeduliLindungi.

    "Jika capaian vaksinasi masih rendah, maka 3 strategi utama tersebut akan ditambahkan dengan pembatasan kegiatan masyarakat seperti implementasi PPKM yang ada saat ini," ujar Luhut, Senin, 13 September 2021.

    Sebagai salah satu proses transisi untuk hidup bersama Covid-19, ujar Luhut, telah diputuskan untuk memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penilaian level PPKM.

    Berikut ketentuannya; cakupan vaksinasi dosis satu harus mencapai 50 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 40 persen, sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 3 ke level 2.

    Kemudian, cakupan vaksinasi dosis satu harus mencapai 70 persen dan cakupan vaksinasi lansia harus mencapai 60 persen sebagai syarat tambahan untuk bisa turun dari level 2 ke level 1.

    "Untuk kota-kota yang saat ini berada pada level 2, akan diberikan waktu selama 2 minggu untuk dapat mengejar target di atas. Jika tidak bisa dicapai maka akan dinaikkan statusnya ke level 3," ujar Luhut.

    Ia menyebut, pencapaian target cakupan vaksinasi sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi masyarakat dari sakit parah yang membutuhkan perawatan rumah sakit atau kematian terutama untuk para lansia. "Oleh karena itu, target vaksinasi yang tinggi sebagaimana disebutkan di atas, adalah salah satu kunci utama dalam fase Hidup Bersama Covid-19," tuturnya.

    DEWI NURITA

    Baca: Menkes Sebut Vaksinasi di 5 Provinsi Masih Berada di Bawah Target


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.