Pusat Studi Hukum: TWK Singkirkan Individu yang Bekerja Keras untuk KPK

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Sejumlah aktivis penggiat antikorupsi sebagai Perwakilan Rakyat Indonesia melakukan aksi Ruwatan Rakyat untuk KPK, di gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat, 28 Mei 2021. Aksi ruwatan ini sebagai simbol pengusiran energi jahat dari berbagai kalangan terhadap KPK sedang dalam keadaan darurat terkait pemberhentian 75 orang pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat saat mengikuti tes wawasan kebangsaan untuk menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta – Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mengatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) malah menyingkirkan orang-orang yang selama ini bekerja untuk KPK

    Direktur Eksekutif PSHK, Gita Putri Damayana, mengatakan sebanyak 57 orang yang bekerja keras dan konsisten untuk KPK disingkirkan secara paksa. Ia mengatakan puluhan pegawai KPK ini bahkan dilabeli 'tidak tertolong' sampai dicap merah. 

    "Padahal, individu-individu tersebut memiliki rekam jejak yang jelas dan berperan dalam pengungkapan kasus-kasus besar yang mencuri uang kita semua," kata Gita dalam diskusi daring pada Selasa, 13 September 2021.

    Gita mengatakan pembusukan yang terjadi di KPK harus segera dihentikan. Selain itu, ia menuturkan, pimpinan KPK juga harus merasa malu karena sudah gagal memberikan teladan sebagai lembaga yang seharusnya bertugas menangani kasus-kasus korupsi.

    Menurut Gita, pemerintah juga seharusnya ikut merespon permasalahan-permasalahan yang ada di KPK. “Presiden juga perlu melihat kisruh di KPK”, ujar Gita. Ia mengatakan sikap Presiden, misalnya dalam soal TWK, akan menjadi catatan sejarah. 

    AQHSAL

    Baca juga: Beredar Surat Pegawai KPK Tak Lolos TWK Ditawari Pindah ke BUMN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.