Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BSSN Minta Kementerian dan Lembaga Tak Anggap Enteng Kebocoran Data

Reporter

image-gnews
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Agustus 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian di Hotel Borobudur, Jakarta, 12 Agustus 2019. TEMPO/Ahmad Faiz
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Siber dan Sandi Negara meminta kementerian dan lembaga agar membangun sumber daya manusia yang handal guna mencegah kebocoran data di masing-masing instansi. "Dari beberapa kasus yang terjadi, kami sedih melihatnya. Sebagai contoh BPJS Kesehatan," kata Kepala BSSN Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hinsa Siburian di Jakarta, Senin, 13 September 2021.

Menurut Hinsa seharusnya tiap-tiap kementerian maupun lembaga negara menyadari bahwa yang harus mengamankan pusat datanya ialah instansi itu sendiri bukan pihak lain. Hinsa mengutip pernyataan Mayor Jenderal (Purnawirawan) Dr Roebiono Kertopati yang dijuluki sebagai Bapak Persandian Republik Indonesia. Roebiono berujar kekhilafan satu orang saja cukup menyebabkan keruntuhan negara.

BSSN, kata dia, mengajak semua kementerian dan lembaga maupun masyarakat luas agar melaksanakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2019 yang pada intinya menyebutkan setiap penyelenggara sistem elektronik harus yakin bahwa sistem elektroniknya aman dan handal.

Dia menyebut permasalahan yang sering dijumpai saat ini ialah cenderung tidak aman dan handal. Bahkan lebih buruk lagi, masih ada kementerian maupun lembaga yang menggunakan jasa pihak swasta untuk mengamankan datanya sehingga rentan terhadap kebocoran data. "Ini permasalahan yang utama. Oleh karena itu, tiap-tiap kementerian dan lembaga harus membangun SDM yang handal," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Merujuk dari kebocoran data yang masih terjadi, BSSN juga mendorong semua kementerian dan lembaga segera berbenah dan melindungi data-data yang ada. Apalagi, di era serba digital semua sektor dituntut mahir dan cakap menggunakan teknologi informasi. "Saya mengajak mari bekerja menyesuaikan paradigma baru yakni digitalisasi," ujar Hinsa.

Baca Juga: BSSN Ikut Bantu Selidiki Dugaan Kebocoran Data 279 Penduduk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Peretasan dan Pembobolan Data Semakin Rawan Terjadi, Ada Biang Kerok yang Terabaikan

8 jam lalu

Ilustrasi hacker. (e-propethic.com)
Peretasan dan Pembobolan Data Semakin Rawan Terjadi, Ada Biang Kerok yang Terabaikan

Ancaman serangan siber meningkat. Maraknya peretasan dan pembobolan data dinilai tak hanya gara-gara para hacker semakin mahir.


Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

11 hari lalu

Peneliti dan Wakil Direktur Asia Maritime Transparency Initiative CSIS Harrison Prtat. Sumber: istimewa
Ekosistem Laut di Laut Cina Selatan Memprihatinkan

Cukup banyak kerusakan yang telah terjadi di Laut Cina Selatan, di antaranya 4 ribu terumbu karang rusak.


Ada 120 Juta Lebih Pengguna, Ini Cara Platform Glints Mengamankan Data Supaya Tidak Diretas

22 hari lalu

Ilustrasi Hacker atau Peretas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Ada 120 Juta Lebih Pengguna, Ini Cara Platform Glints Mengamankan Data Supaya Tidak Diretas

Glints berpusat di Taiwan dengan visi menjadi platform talenta terdepan di Asia Tenggara.


Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

26 hari lalu

Ilustrasi - Hacker atau peretas mencoba membongkar keamanan siber. Pemerintah Indonesia menganggap banyak data pribadi yang dibocorkan Bjorka dari berbagai institusi bukanlah ancaman bagi negara dan data bersifat umum. (ANTARA/Shutterstock/am)
Kadin Gandeng Badan Perdagangan Amerika untuk Kembangkan Industri Keamanan Siber di RI

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) menyelenggarakan diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) soal keamanan siber.


DKPP Sebut Pemeriksaan Ketua dan Anggota KPU Dilanjutkan pada Sidang Berikutnya

29 hari lalu

Ilustrasi pemilu. REUTERS
DKPP Sebut Pemeriksaan Ketua dan Anggota KPU Dilanjutkan pada Sidang Berikutnya

DKPP mengatakan pemeriksaan Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan enam anggotanya perihal dugaan kebocoran data DPT akan dilanjutkan pada sidang berikutnya


Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

35 hari lalu

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka usai meninjau lokasi pembangunan Museum Budaya, Sains, dan Teknologi Solo, Jawa Tengah, Selasa, 20 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHI
Jawaban Gibran Soal Kemenko Baru untuk Urus Program Makan Siang dan Susu Gratis

Gibran menyebutkan malam ini akan bertemu untuk membicarakan rencana pembentukan Kemenko baru untuk mengurusi program makan siang gratis.


Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kemenko Baru untuk Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

35 hari lalu

Aktivis 98 Budiman Sudjatmiko saat memberikan keterangan pers di Markas DPP Persaudaraan 98, Tebet, Jakarta, Jumat, 19 Januari 2024. Dalam konferensi pers itu para tokoh Aktivis 98 meminta kepada semua pihak untuk menghentikan isu pemakzulan, dinasti politik, dan upaya menggagalkan Pilpres 2024 yang belakangan mencuat ke publik serta menyerukan agar semua pihak bersama menjaga pemilu berjalan dengan aman dan damai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Prabowo-Gibran Bakal Bentuk Kemenko Baru untuk Jalankan Program Makan Siang dan Susu Gratis

Prabowo-Gibran membuka peluang pembentukan Kemenko khusus untuk mengimplementasikan program makan siang dan susu gratis.


Sri Mulyani: Pembekuan Anggaran Rp 50 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas Kementerian

43 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengikuti pencoblosan Pemilu 2024. Ia bersama suaminya melalukan pemilihan suara di tempat pemungutan suara (TPS) 73 Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Ranji, pukul 9.00 WIB. Usai menggunakan hak pilihnya, Sri Mulyani memamerkan klingking yang telah ditandai tinta sambil melakukan salam lima jari. TEMPO/Riani Sanusi Putri
Sri Mulyani: Pembekuan Anggaran Rp 50 Triliun Tidak Ganggu Program Prioritas Kementerian

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pembekuan anggaran Rp 50 triliun tidak mengganggu pembiayaan program prioritas pemerintah.


FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

48 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
FITRA Sebut Blokir Anggaran Kementerian untuk Bansos Perlu Diwaspadai

FITRA menyatakan bansos adalah instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN untuk membantu masyarakat dari kemiskinan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

49 hari lalu

Presiden Joko Widodo bersama Seskab Pramono Anung, Menkeu Sri Mulyani, dan Mendagri Tito Karnavia saat Penyerahan secara Digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 November 2024.  Presiden Joko Widodo menyiapkan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp3.325,1 triliun pada 2024. Dana tersebut akan ditujukan untuk beberapa hal yang menjadi fokus. Dana tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp2.467,5 triliun dan transfer ke daerah Rp857,6 triliun. Pemerintah juga akan menuntaskan proyek infrastruktur prioritas, percepatan transformasi ekonomi hijau dan dukung reformasi birokrasi serta aparatur sipil negara (ASN). TEMPO/Subekti.
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Blokir APBN Rp 50 T untuk Bansos dan IKN, Bansos Pangan Diduga Sudah Dipersiapkan Sejak Gibran Maju Jadi Cawapres

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah meminta semua kementerian memblokir anggaran mereka pada tahun ini senilai Rp 50,14 triliun.