Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Azis Syamsuddin Diduga Dibidik KPK, 3 Tokoh Golkar Rebutan Kursi

image-gnews
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat menghadiri upacara pengucapan sumpah anggota MPR Ri pengganti antar waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin saat menghadiri upacara pengucapan sumpah anggota MPR Ri pengganti antar waktu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 1 September 2021. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tiga politikus Partai Golkar disebut-sebut bersaing merebut jabatan Azis Syamsuddin setelah Komisi Pemberantasan Korupsi getol mengusut perkara korupsi yang melibatkan dirinya. Azis saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Umum di partai beringin.

Dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 September 2021, pembicaraan pelbagai kasus korupsi yang diduga melibatkan Azis ramai di lingkup internal Golkar. Beberapa politikus disebut sedang berancang-ancang menggantikannya di DPR maupun partai.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris, mengakui adanya persaingan ini. Menurut Menteri Perindustrian periode 2005-2009 ini, perebutan posisi Wakil Ketua DPR dan Wakil Ketua Umum Golkar merupakan hal wajar. Apalagi jika posisi itu dijabat kader yang sedang tersandung masalah hukum.

"Ini semacam konsekuensi hukum di lingkup internal," kata Fahmi Idris pada Jumat, 10 September 2021, dikutip dari Majalah Tempo edisi 12 September 2021.

Fahmi mencontohkan, hal serupa terjadi pada akhir 2017 hingga awal Januari 2018. Ketika itu, posisi Ketua DPR dijabat oleh Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Setya tersandung kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik.

Saat ini, ada tiga nama tokoh yang dikabarkan mengincar kedudukan Azis Syamsuddin di DPR. Mereka adalah Melchias Marcus Mekeng, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan Adies Kadir. Ketiganya pejabat teras DPP Partai Golkar.

Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng disebut sudah sowan ke sejumlah politikus Senayan dan pentolan partai beringin yang menduduki jabatan tinggi di pemerintahan. Namun, politikus asal Nusa Tenggara Timur ini menampik disebut melobi sejumlah kalangan. "Saya enggak ke mana-mana," kata Mekeng pada Sabtu, 11 September lalu.

Tokoh kedua ialah Ahmad Doli Kurnia, loyalis Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, yang kini menjabat Ketua Komisi Pemerintahan DPR dan Wakil Ketua Umum Golkar. Berbeda dengan Mekeng, sejumlah elite Golkar mengatakan Doli tak agresif melobi koleganya. Dimintai konfirmasi soal persaingan ini, Doli menolak berkomentar.

Adapun calon ketiga adalah Adies Kadir, Ketua DPP Golkar sekaligus Wakil Ketua Komisi Hukum DPR. Menurut delapan politikus Golkar yang ditemui Tempo, selain membidik posisi Wakil Ketua DPR, Adies mengincar jabatan Wakil Ketua Umum Golkar. Ia ingin menduduki posisi itu karena membawahkan bidang politik, hukum, dan keamanan di Partai Golkar, bidang yang dia gemari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adies dikabarkan sudah mencari dukungan ke kalangan internal dan tokoh partai lain. Namun Adies tak merespons permintaan wawancara dari Tempo.

Fahmi Idris mengatakan partainya tak pernah kekurangan orang untuk menggantikan Azis. Namun, ia mengatakan keputusan itu bergantung kepada Ketua Umum Airlangga Hartarto. "Jadi untuk mengganti sekelas Azis Syamsuddin enggak sulit. Tapi semuanya akan tergantung pilihan Ketua Umum," ujarnya.

Azis terseret perkara suap terhadap bekas penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju. Dalam petikan dakwaan yang diunggah di SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Azis dan Aliza Gunado disebut memberikan duit Rp 3 miliar dan US$ 36 ribu kepada Robin. KPK menyebut uang itu merupakan bagian dari janji Rp 11 miliar agar Robin dapat menghentikan penanganan sejumlah kasus.

KPK juga dikabarkan telah menetapkan Azis sebagai tersangka. Namun, komisi antirasuah menjawab normatif ihwal kabar penetapan tersebut.

"Sepanjang dari hasil pengumpulan keterangan ditemukan bukti permulaan sehingga dapat ditarik kesimpulan adanya peristiwa pidana korupsi, maka kami pastikan proses berikutnya akan naik pada tahap penyidikan," kata pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 9 September 2021.

Adapun Azis Syamsuddin belum merespon konfirmasi atas dugaan kasus yang menyeret namanya. Sebelumnya, dia mengaku pernah mengirim uang kepada Robin, tetapi itu merupakan uang pinjaman dan bukan suap.

Selengkapnya baca laporan bertajuk Saling Intip Sebelum Jatuh di Majalah Tempo edisi 12 September 2021.

Baca juga: Golkar Sebut Azis Syamsuddin Masih Aktif di Partai

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Temui Dasco di DPR, Menpora Dito Bantah Bahas Jatah Menteri

14 menit lalu

Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo dalam acara pemberian penghargaan pada insan olahraga berprestasi di Kantor Kemenpora, Jakarta Pusat, Rabu, 2 November 2024. TEMPO/Bagus Pribadi
Temui Dasco di DPR, Menpora Dito Bantah Bahas Jatah Menteri

Menpora DIto Ariotedjo menyambangi Ketua Harian Patai Gerindra Sufmi Dasco di gedung DPR.


Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

2 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu,  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad Lolos ke Senayan, KPK Tetap Lanjutkan Penyidikan Korupsi Dana Hibah

Mantan Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Anwar Sadad baru dilantik sebagai anggota DPR periode 2024-2029.


Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

4 jam lalu

Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardika dan Budi Prasetyo. (Tempo/Leni)
Diminta Awasi Tambang Pasir Laut, Ini Jawaban KPK

Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tessa Mahardika, mengatakan belum mendapat info permintaan pengawasan tambang pasir laut.


Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

4 jam lalu

Ketua KPK, Firli Bahuri, menghadirkan Walikota Bima periode 2018-2023, Muhammad Lutfi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap tersangka baru, Muhammad Lutfi, dalam dugaan tindak pidana korupsi ikut serta dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi mencapai Rp.8,6 miliar di lingkungan Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. TEMPO/Imam Sukamto
Apa Kabar Kasus Firli Bahuri? Polda Metro Jaya Akan Kembali Periksa Eks Ketua KPK Itu

Kasus dugaan pemerasan Firli Bahuri kepada mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo mencuat lagi. Polda Metro Jaya akan kembali periksa Eks Ketua KPK itu.


Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

4 jam lalu

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu memberikan keterangan pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Korupsi di Bank BJB, KPK Enggan Ungkap Identitas 5 Tersangka

KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus ini, di antaranya dua petinggi Bank BJB dan tiga pihak swasta.


Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

4 jam lalu

Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, yang merupakan putra kedua mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lolos ke DPR dengan meraih sekitar 265 ribuan suara di Dapil VII Jatim pada Pemilu 2019. TEMPO/Amston Probel
Anak SBY, Adik AHY Jadi Wakil Ketua MPR, Rekam Jejak Politik Edhie Baskoro Yudhoyono

Putra bungsu SBY, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas terpilih sebagai Wakil Ketua MPR periode 2024-2029. Segini harta kekayaan adik AHY.


ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

4 jam lalu

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto
ICW Sesalkan Pansel Loloskan Figur Bermasalah untuk Jadi Capim KPK

Selama masa kepemimpinan Johanis Tanak di periode ini, ICW menyebut KPK kerap dipersepsikan negatif oleh masyarakat.


KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

5 jam lalu

Foto udara salah satu tambang emas ilegal di wilayah Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, yang ditertibkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada Jumat, 4 Oktober, 2024. Foto: Sheto Risky/Humas KPK
KPK Taksir Tambang Emas Ilegal di NTB Beromzet Triliunan Rupiah

KPK menaksir omzet tambang emas ilegal di NTB mencapai triliunan per bulan.


KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Rp 720 Miliar per Tahun di Lombok Barat

6 jam lalu

KPK mendampingi Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Jumat, 4 Oktober 2024. Foto: FEBRIYAN/Tempo
KPK Tertibkan Tambang Emas Ilegal Beromzet Rp 720 Miliar per Tahun di Lombok Barat

KPK bersama Dinas LHK NTB dan Balai Gakkum LHK Jabalnusra menertibkan tambang emas ilegal beromset Rp 720 miliar per tahun di Lombok Barat.


GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

7 jam lalu

Ilustrasi Gedung KPK
GMNI Soroti 10 Calon Dewas KPK yang Lolos Wawancara dan Tes Kesehatan

DPC GMNI Jakarta Selatan mempersoalkan 10 nama calon Dewas KPK yang lolos seleksi, salah satunya ada mertua Kiky Saputri.