Polda Papua Barat Jelaskan Tak Ada Operasi Militer di Maybrat

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi merilis 17 DPO dalam peristiwa penyerangan Posramil Kisor Maybrat Papua Barat. Foto/Hans Arnold Kapisa

    Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi merilis 17 DPO dalam peristiwa penyerangan Posramil Kisor Maybrat Papua Barat. Foto/Hans Arnold Kapisa

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat memastikan peningkatan personel TNI-Polri di wilayah Kabupaten Maybrat bukan operasi militer, tetapi tugas penyelidikan dan pengejaran pelaku kriminal.

    "Tim gabungan yang dikerahkan ke Maybrat untuk menyelidiki dan mengejar para pelaku kriminal penyerang pos persiapan Koramil Kisor," kata Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi, mengutip Antara, Ahad, 12 September 2021.

    Pernyataan dari Polda Papua Barat itu sekaligus membantah kabar bohong (hoaks) di berbagai media sosial yang mengangkat persoalan operasi militer. 
    "Sejumlah sumber berupaya ciptakan isu operasi militer di Maybrat, sementara tugas utama tim gabungan TNI-Polri sudah terbukti dengan mengungkap organisasi KNPB sebagai aktor utama peristiwa itu," kata Adam.

    Dia mengimbau kepada masyarakat Papua Barat agar lebih bijak menggunakan media sosial dalam menerima maupun meneruskan sebuah informasi.

    Sementara dari hasil pengembangan kepolisian, lanjut dia, tim penyidik sudah menetapkan dan menahan dua tersangka serta 17 orang dari kelompok Komite Nasional Papua Barat (KNPB) masuk daftar pencarian orang (DPO).

    Di tempat terpisah, Kepala Penerangan Kodam XVIII Kasuari Kolonel Hendra Pesireron mengatakan TNI-Polri menjamin keamanan masyarakat sipil d Papua Barat"Masyarakat diimbau kembali ke perkampungan, karena tim gabungan hanya cari pelaku penyerang Pos koramil, bukan menakut-nakuti masyarakat ataupun salah sasaran," ujar Hendra.

    Baca juga: Polda Papua Barat Tetapkan 17 DPO Penyerang Posramil Kisor, Ini Daftarnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.