Moeldoko Pastikan Akan Permudah Urusan Vaksinasi Bagi Calon Pekerja Migran

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menyimak paparan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti (kanan) saat grounbreaking pembangunan pabrik vaksin COVID-19 di Kawasan Modern Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa 24 November 2020. Pembangunan pabrik di bawah bendera PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dengan biaya Rp500 miliar tersebut mulai akhir tahun 2021 diharapkan sudah bisa berproduksi dengan kapasitas 150 juta vaksin per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk diekspor. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menyimak paparan Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Penny Kusumastuti (kanan) saat grounbreaking pembangunan pabrik vaksin COVID-19 di Kawasan Modern Industri Cikande, Serang, Banten, Selasa 24 November 2020. Pembangunan pabrik di bawah bendera PT Jakarta Biopharmaceutical Industry dengan biaya Rp500 miliar tersebut mulai akhir tahun 2021 diharapkan sudah bisa berproduksi dengan kapasitas 150 juta vaksin per tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sebagian untuk diekspor. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang akan menuju Hong Kong akan difasilitasi KKP Kelas I Soekarno-Hatta, Surabaya dan Denpasar untuk mendapat surat pengantar sertifikat vaksin Covid-19.

    Menurut dia, surat ini akan mempermudah para CPMI dan PMI untuk mengurus urusan vaksin mereka. “Ini perintah langsung dari Presiden (Jokowi) agar KSP memastikan CPMI tidak terhambat masalah vaksinasi untuk pergi bekerja,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Sabtu 11 September 2021.

    Moeldoko mengatakan Kantor Staf Presiden (KSP) secara rutin menggelar rapat koordinasi bersama dengan kementerian dan lembaga (K/L) untuk menindaklanjuti vaksinasi bagi CPMI dan PMI. Terakhir, rapat yang menghasilkan permohonan kuota vaksin Covid-19 untuk CPMI dan PMI kepada Menteri Kesehatan melalui surat No. B.872/KA/IX/2021.

    Berdasarkan data Badan Perlindungan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai koordinator pelaksanaan vaksinasi untuk CPMI, hingga Desember 2021, BP2MI memperkirakan ada 61.186 orang CPMI yang membutuhkan vaksin Covid-19. Dari jumlah itu, sebaran terbesar berasal dari Jawa Timur atau sebanyak 21.790 orang dan jumlah terkecil dari Bali 3.951 orang. Rencananya, sebanyak 39.310 orang dari total CPMI akan menuju Hong Kong sebagai negara tujuan.

    Kementerian Ketenagakerjaan juga segera berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat memberikan kuota vaksin bagi CPMI, termasuk sudah menerbitkan surat edaran tentang penempatan para pekerja ke Hong Kong.

    Menurut Kemnaker, otoritas Hong Kong telah mengeluarkan kebijakan pembukaan penempatan PMI mulai 30 Agustus 2021 dengan persyaratan PMI telah melakukan vaksinasi lengkap Covid-19 di Indonesia. Syarat itu pun harus dibuktikan dengan sertifikat vaksin ke-1 dan ke-2 yang divalidasi melalui Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan.

    Di sisi lain, Kemenkes telah menyesuaikan sertifikat vaksin menjadi dwi bahasa Indonesia-Inggris hingga memberikan arahan kepada Kepala KKP Kelas I Soekarno-Hatta, Plt. Kepala Kelas I KKP Surabaya, dan Kepala KKP Kelas I Denpasar untuk melaksanakan penerbitan Surat Pengantar Sertifikat Vaksinasi Covid-19 bagi WNI yang berangkat ke Hong Kong.

    Sementara, diplomasi juga telah dilakukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) agar WNI di luar negeri bisa mendapatkan vaksin Covid-19, termasuk di negara-negara yang belum bisa menyediakan vaksin bagi warga negara asing, seperti Aljazair dan Tanzania. Program vaksinasi ini juga berlaku bagi pekerja Indonesia yang berada di sana.

    “BP2MI dan Kemkes bersama pemerintah daerah melaksanakan kebijakan pelaksanaan vaksin bagi CPMI yang dilakukan sebanyak mungkin di daerah asal CPMI. Sehingga mereka sudah mendapatkan vaksinasi sebelum keberangkatan,” kata Deputi III Kepala Staf Kepresidenan Panutan Sulendrakusuma di Jakarta, Jumat, 10 September 2021.

    Ke depan, Panutan mengatakan KSP akan melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BNPB, dan BPKP selain K/L terkait dalam rapat lanjutan pembahasan tindak lanjut vaksin bagi CPMI dan PMI.

    Menurut KSP, ada beberapa persyaratan yang diperlukan CPMI untuk mendapatkan surat pengantar sertifikat vaksinasi Covid-19. Di antaranya:

    a. Surat pengantar dari BP2MI/BP3MI/P3MI/Kemnaker yang berisi daftar nama CPMI, NIK, nomor paspor dan alamat jelas;
    b. Salinan ID Siskotkln/SiskoP2MI milik CPMI, untuk membuktikan pemohon adalah benar CPMI
    c. Salinan halaman identitas paspor CPMI
    d. Salinan KTP
    e. Cetakan (print-out) sertifikat vaksinasi dalam format aplikasi PeduliLindungi

    Baca juga: Menkominfo Tegaskan 9 Vaksin Covid-19 di Indonesia Aman dan Berkhasiat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.