Pegawai KPK Tunggu Respons Presiden soal TWK, Jubir Jokowi: Belum Ada Tanggapan

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil ketua KPK Nurul Gufron, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan ini, Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil ketua KPK Nurul Gufron, seusai memenuhi panggilan pemeriksaan terkait laporan dugaan pelanggaran HAM pada proses TWK terhadap 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, Kamis, 17 Juni 2021. Pada pemeriksaan ini, Nurul Ghufron menjelaskan dasar hukum pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan untuk alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan mengatakan nasib mereka kini bergantung pada keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Namun, sampai saat ini istana belum juga bersikap.

    "Belum ada tanggapan terkait. Mungkin bisa mengejar Pak Mensesneg atau Seskab," ujar Juru Bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman saat dihubungi, Jumat, 10 September 2021.

    Tempo sudah mencoba menghubungi Menteri Sekretariat Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, namun belum mendapat respons. Tempo menghubungi Staf Khusus Presiden bidang Hukum, Dini Purwono, juga belum mendapat respon.

    Sebelumnya, Dini mengatakan Presiden Jokowi menghormati rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM soal TWK KPK. Namun, ujar Dini, Presiden Jokowi masih menunggu putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

    "Mengingat pada saat ini sedang berlangsung proses hukum di MK dan MA terkait isu ini, kita hormati proses hukum tersebut dan kita tunggu hasil putusan MK dan MA," ujar Dini pada Selasa, 24 Agustus lalu.

    Kini, putusan MA dan MK sudah terbit. MK memutus sah norma yang mengatur TWK. Namun, MK tidak memutus apapun terkait prosedur pelaksanaan TWK. Adapun MA menolak gugatan materiil yang diajukan sejumlah pegawai KPK. MA beranggapan pasal TWK yang ada dalam Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2021 sesuai dengan aturan yang berada di atasnya. MA menyatakan tindak lanjut hasil asesmen tersebut merupakan kewenangan pemerintah.

    "Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan telah dikeluarkan keputusan MK, MA, banding administasi, rekomendasi Ombudsman RI dan rekomendasi Komnas HAM maka sekarang hanya menunggu penyelesaian masalah ini dari Presiden,” ujar penyidik KPK Novel Baswedan lewat keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.

    Presiden Jokowi sebelumnya meminta agar TWK KPK tidak dijadikan dasar untuk memutuskan nasib para pegawai KPK. Ia meminta agar 75 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tak lulus TWK, tak begitu saja diberhentikan.

    "Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK, dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes," kata Jokowi dalam pernyataanya, Senin, 17 Mei 2021.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Selamat Jalan KPK

    Berbagai upaya melemahkan posisi KPK dinilai tengah dilakukan. Salah satunya, kepemimpinan Firli Bahuri yang dinilai membuat kinerja KPK jadi turun.