Mahfud Md Pastikan PON XX Papua Bisa Dihadiri Penonton dengan Prokes Ketat

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, Jumat sore, 11 Juni 2021. Dok. Humas Polhukam

    Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md menerima Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) di kantornya, Jumat sore, 11 Juni 2021. Dok. Humas Polhukam

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Mahfud Md mengatakan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020 yang diselenggarakan di Papua akan dapat dihadiri oleh penonton. Meski begitu, penerapan protokol kesehatan ketat akan diterapkan.

    "Kami sekarang sudah memutuskan setiap pertandingan bisa ditonton, cuma syaratnya dua, satu protokol kesehatan, kedua, jumlah penontonnya akan ditentukan sesuai dengan keadaan yang akan ditentukan dalam waktu dekat, jadi tidak bisa berbondong-bondong," kata Mahfud dalam konferensi pers, Jumat, 10 September 2021.

    Papua sendiri saat ini berada pada level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Protokol kesehatan yang dimaksud mencangkup pendaftaran diri secara daring, pemeriksaan suhu tubuh, dan tes antigen sebelum masuk venue pertandingan. Selain itu, jumlah penonton juga dipastikan akan dibatasi.

    "Tentang jumlah penonton nanti akan ditetapkan kemudian, apakah kapasitas 100 persen, 80 persen atau berapa setiap venue, itu akan ditetapkan lebih lanjut," kata Mahfud.

    Meski begitu, Mahfud memastikan pertandingan juga akan tetap bisa disaksikan secara daring lewat siaran langsung di televisi.

    Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pada dasarnya, penonton yang hadir harus juga sudah harus mendapat vaksinasi. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

    Karena itu, Tito mengatakan vaksinasi massal telah diminta Jokowi untuk dilakukan di lima daerah di Papua. Kelima daerah itu adalah Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Merauke dan Mimika. Tito memperkirakan jumlahnya adalah 600 ribu orang atau sekitar 2/3 dari populasi.

    "Kekebalan kelompok itu minimal 2/3. 600 ribu jadi dibutuhkan 1,2 juta dosis. Ini diharapkan beliau minimal satu dosis itu akhir September itu harus sudah disuntikan," kata Tito.

    Karena itu, ia meminta bantuan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendorong masyarakat untuk mau divaksinasi. Tito mengakui salah satu masalah di lapangan adalah masih banyaknya masyarakat yang enggan mendapat vaksin.

    "Jadi kalau semua 2/3 daerah yang 5 itu sudah bisa divaksinasi itu hebat sekali semuanya, luar biasa. Karena inilah keuntungan PON ini bisa percepatan vaksinasi bagi 5 daerah itu," kata Tito.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.