LPSK: Negara Harus Bertanggung Jawab pada Insiden Kebakaran Lapas

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kondisi bangunan Blok C2 pascakebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu, 8 September 2021. Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9) dini hari. ANTARA/Handout

    Kondisi bangunan Blok C2 pascakebakaran di Lapas Kelas 1 Tangerang, Banten, Rabu, 8 September 2021. Sebanyak 41 warga binaan tewas akibat kebakaran yang membakar Blok C2 Lapas Dewasa Tangerang Klas 1 A pada pukul 01.45 WIB Rabu (8/9) dini hari. ANTARA/Handout

    TEMPO.CO, Jakarta -  Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK Maneger Nasution mengatakan pemerintah harus bertanggung jawab penuh atas insiden kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten. "Terlebih dalam peristiwa ini korbannya adalah 44 orang," kata Manege melalui keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.

    Menurut Maneger tanggung jawab tersebut dapat diwujudkan dengan memastikan semua hak korban maupun keluarga korban terpenuhi, termasuk bagi warga binaan yang  dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang. "Negara harus mengarusutamakan dengan memenuhi hak-hak korban dan keluarga korban," kata dia.

    Menurut Maneger Nasution, peristiwa tersebut bukan kejadian kebakaran biasa. Lebih dari itu juga menyangkut hak asasi manusia. Insiden itu kembali menunjukkan wajah asli penjara Indonesia yang sarat dengan pelanggaran HAM.

    Sebuah bukan rahasia bahwa para tahanan dan warga binaan sering ditempatkan dalam rutan maupun lapas yang berjubel atau penuh sesak, tidak sehat, bahkan mengancam keselamatan jiwa mereka.

    Padahal, pemerintah harus hadir dan memenuhi hak setiap individu maupun intervensi untuk ditangani secara manusiawi dan bermartabat. Oleh karena itu, rutan dan lapas harus menyediakan tata ruang, penerangan, udara dan ventilasi yang memadai.

    Terhadap peristiwa memilukan di Lapas Kelas I Tangerang, LPSK meminta pemerintah mencari pemecahan agar kapasitas penjara yang tidak sebanding dengan jumlah penghuni segera dicarikan solusi. Pemerintah, kata Maneger, harus mengubah orientasi kebijakan dalam menangani kejahatan kategori ringan, misalnya pengguna narkoba. "Mereka dapat dibebaskan dengan program rehabilitasi," katanya.

    Baca Juga: Suasana Memilukan Keluarga Sambut 41 Jenazah Kebakaran Lapas Tangerang


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.