TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut bahwa saat ini pemerintah masih menyusun kebijakan pergeseran dari pandemi ke endemi. Namun, ujar dia, salah satu kalkulasi yang harus dipertimbangkan adalah munculnya varian-varian baru Covid-19.
“Mobilitas penduduk kini sudah mulai meningkat lagi. Jangan sampai pemerintah terpaksa menerapkan PPKM Darurat lagi,” ujar Moeldoko lewat keterangan tertulis, Kamis, 9 September 2021.
Moeldoko meminta masyarakat mematuhi protokol kesehatan agar kondisi Covid-19 tetap terkendali dan terus membaik. Ia menyebut angka positivity rate Indonesia per 6 September yang sudah turun menjadi 6,97 persen. Angka ini turun signifikan dari positivity rate pada Juli-Agustus yang berada di atas 15 persen.
Dengan demikian, ujar Moeldoko, tinggal sedikit lagi bagi Indonesia untuk mencapai batas aman 5 persen WHO yang mengindikasikan situasi pandemi sudah terkendali.
Jenderal TNI Purnawirawan ini mengatakan bahwa pemerintah Indonesia selalu bersiap menghadapi pandemi dengan tiga kebijakan besar.
Pertama, melalui pendekatan kesehatan, dimana tidak boleh banyak orang yang meninggal akibat Covid-19. "Kedua, melalui pendekatan perut, dimana jangan ada perut masyarakat yang kosong. Terakhir, melalui pendekatan insentif, dimana jangan sampai usaha baik koperasi maupun korporasi berhenti akibat pandemi," tuturnya.
Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut ada tiga strategi pengendalian pandemi yang akan menjadi kunci utama dari transisi kehidupan ketika pandemi Covid-19 menjadi epidemi.
Tiga strategi tersebut adalah peningkatan cakupan vaksinasi yang cepat untuk seluruh masyarakat Indonesia, testing-tracing-treatment yang baik, dan kepatuhan protokol kesehatan yang tinggi. Sistem Peduli Lindungi akan menjadi integrator utama dari tiga strategi tersebut, sehingga bisa meminimalkan penularan Covid-19 ketika pemerintah membuka kembali aktivitas masyarakat.
DEWI NURITA
Baca: Cegah Varian Mu, Wapres Minta Pintu Masuk RI Diperketat